oleh

Soal Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli, Direktur Poldagri Angkat Bicara

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Soal adanya secara viral di media sosial video yang menayangkan kejadian Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli, Sulawesi Tengah, tengah terlibat pertengkaran bahkan nyaris baku hantam di depan hadirin saat acara pelantikan pejabat di lingkungan Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah pada hari Rabu 31 Januari 2018 membuat Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Angkat Bicara.

“Keributan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat merusak peradaban demokrasi yang kita bangun. Peradaban demokrasi masih penuh perjuangan panjang,” kata Bahtiar.

Birokrat Bergelar Doktor itu menyatakan, demokrasi mensyaratkan cara-cara penyelesaian masalah dengan beradab. “Di sini pula pentingnya etika aparat pemerintahan,” tegasnya.

Di Indonesia sendiri, Kata Bahtiar, demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila, yang di dalamnya tentu sangat mengedepankan peradaban. Bukankah di dalam sila ke dua Pancasila berbunyi ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’. Nah, artinya, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi peradaban, kemanusiaan, keadilan, persatuan, permusyawaratan, perwakilan, dan tentu saja ketuhanan.

Dengan demikian, sambung bahtiar, jika sampai terjadi ada ketidakberadaban, ketidakmanusiawian, ketidakadilan, ketidakbersatuan, tidak adanya permusyawaratan, tidak dihargainya perwakilan, dan tidak adanya pengagungan dan pengakuan akan kebesaran dan keesaan Tuhan, maka demokrasi yang dipraktikkan dan didengung-dengungkan akan terasa pincang.

“Karena sebagaimana makna filosofis dari demokrasi tadi, bahwa demokrasi adalah ekspresi kehidupan yang berperadaban. Artinya, ada korelasi positif dan asumsi linier antara peradaban dan demokrasi,” Jelasnya.

Untuk itu, Bahtiar menambahkan, kejadian ini sungguh sangat menodai NAWACITA Jokowi-JK, Bukan hanya itu ini jelas sangat menciderai pancasila dan Demokrasi serta UUD 1945. “Seyogyanya Kita harus lebih menerapkan nilai-nilai itu demi peradaban demokrasi yang seutuhnya,” Tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pun ikut menyesalkan adanya kejadian tersebut sampai viral di media sosial dan ini sangat memalukan bangsa Indonesia.

“Memalukan apapun penjelasannya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi insiden itu, Kamis (1/2).

Menurutnya, perilaku bupati dan wakilnya menimbulkan stigma negatif di tengah masyarakat. “Harusnya memberi contoh kepada masyarakatnya demi kehormatan sebagai pejabat daerah dan kehormatan pemerintah daerah. Berusaha menahan emosi walau sesulit apapun kondisinya,” Pungkasnya.(Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru