oleh

Terkait Perwira Polri Jabat Plt Gubernur, Direktur Poldagri Sebut Belum Ada Kepres dan Keputusan

Jakarta, Kicaunews.com – adanya usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait dua perwira aktif Polri yang akan mengisi jabatan plt Gubernur di Jabar dan Sumut pada Pilkada serentak 2018 terus berkembang isu serta menuai banyak pro dan kontra dari berbagai pihak.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Poldagri Ditjen PolPum Kemendagri Dr. Bahtiar menyatakan, pihaknya sungguh-sungguh mencermati seluruh dinamika perkembangan yang terjadi.

Dirinya sangat menghargai berbagai masukan dan mendengar pandangan berbagai elemen bangsa terhadap kebijakan dan dinamika perbedaan pendapat dimaknai sebagai pertanda bahwa demokrasi di Indonesia semakin matang.

“Kami tegaskan bahwa hingga saat ini belum ada Kepres tentang pengangkatan dua pati Polri menjadi pejabat gubernur. Jadi masih dalam proses penggodokan dan belum ada keputusan apapun,” kata Dr. Bahtiar seperti dilansir dari Sindonews, Pada Minggu (28/1/2018).

Birokrat Bergelar Doktor itu menjelaskan, apalagi masa jabatan Gubernur Jabar dan Sumut berakhir pada 16 Juni 2018. Menurutnya, Gubernur Jabar dan Sumut saat ini masih menjabat hingga masa akhir jabatannya, karena keduanya tidak lagi maju sebagai calon Gubernur.

“Inisiatif yang meminta dukungan personel eselon satu atau yang setara dari berbagai kementerian lembaga antara lain kepada Kemenkopolhukam, TNI dan Polri semata-mata didasari pertimbangan bahwa Kemendagri memiliki keterbatasan jumlah personel eselon satu (pejabat tinggi madya) karena ada 17 pilgub dan saat ini masih proses rekruitmen ‘calon’ penjabat gubernur dari lingkungan internal
Kemendagri dan dari berbagai kementerian lembaga,” imbuhnya.

Setelah lengkap, lanjut Bahtiar, selanjutnya akan diajukan kepada Presiden melalui Mensesneg dan selanjutnya Presiden menunjuk pejabat Gubernur adalah eselon satu terbaik yang mampu mengawal dan memastikan agar proses Pilkada serentak di 17 Provinsi berlangsung aman, damai dan tentram.

Baca juga :  Brimob Polda Jabar ikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lodaya tahun 2020 di Mapolres Garut.

“Memastikan bahwa pejabat gubernur tersebut mampu menjaga stabilitas lokal setempat walau terjadi hiruk pikuk proses pilkada dan pemerintah wajib menjamin bahwa pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut tetap berjalan lancar hingga ke pelosok-pelosok tanpa gangguan apapun dan suasana kehidupan masyarakat tetap damai dan harmonis,” paparnya.

Jadi perlu public ketahui bahwa saat ini masih dalam proses tahapan rekruitmen. Kontrol publik dan parlemen saat ini dinilainya sangat kuat jadi setiap kebijakan pasti memperhatikan secara sungguh-sunguh dinamika yang terjadi.

“Pada saatnya akan ditunjuk eselon satu terbaik yang profesional dan berintegritas untuk ditugaskan menjabat sebagai pejabat gubernur. Siapapun yang terpilih nantinya dari unsur manapun apakah berasal dari ASN, TNI maupun Polri, yakinlah bahwa pilihan tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek dan kriteria serta tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

[SINDONews.com]

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru