oleh

Soal Plt Gubernur, Mendagri Harus Belajar Ilmu Hukum Lagi

JAKARTA, KICAUNEWS.COM –Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, sepertinya harus belajar Pengantar Ilmu Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan, agar saat mengusulkan terkait tupoksinya tidak lagi salah kaprah dan membuat malu institusinya sendiri.

Usulan Mendagri, dalam melamukan penunjukan terhadap Plt Gubernur dari kalangan perwira tinggi Polri yang masih aktif tersebut, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Secara tegas dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada jelas, menyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian kita hubungkan dengan Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 1 tahun 2018 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara menyebutkan bahwa pejabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.

Apakah Menteri Dalam Negeri tidak menganggap keberadaan Sekertarus Daerah sebagai ASN yang merupakan pimpinan tinggi madya yang berada di lingkup Undang-Undang ASN ?, atau pejabat lain yang setingkat sesuai dengan UU ASN dan Permendagri ?.

Kalau Mendagri hanya membangun persepsi karena adanya unsur ketidaksukaan atau hanya negative thinking terhadap pimpinan tinggi madya/setingkat sangatlah skeptis sekali dan terkesan sudah tidak percaya lagi dengan Sekda atau pimpinan madya/setingkat yang berada di lingkup pemda propinsi Jabar dan Sumut.

Bahkan lebih kuat dengan alasannya tersendiri mengangkat Pati Polri yang masih aktif meskipun bertentangan dengan Undang-Undang soal Independensi masing-masing.

Perwira Polri yang dapat menjadi pejabat Gubernur tentunya harus terlebih dahulu menduduki posisi jabatan pimpinan tinggi madya di instansi pusat bukan jabatan setingkat yang bisa dicomot secara langsung dari Polri, sebab Polri mempunyai payung hukum tersendiri yang tidak bisa di campur adukan dengan Undang-Undang ASN.

Baca juga :  Pilkada 2018, Mendagri: Pilkada Harus Demokratis, Pemilih Mesti Bebas Memilih

Adapun yang membolehkan Perwira Polri untuk menduduki jabatan di luar Kepolisian harus berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Sehingga, rencana penunjukan pejabat Gubernur dari Pati Polri aktif yang tidak tergolong dalam pimpinan madya/setingkat sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dan Undang-Undang ASN serta Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 adalah usulan yang tidak perlu di putuskan lewat Keppres nantinya karena pada dasarnya jelas sekali inkonstitusional.

Karena jelas setiap institusi sudah mempunyai independensi masing-masing dan tupoksinya sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara kita. Jika usulan Mendagri seperti itu dapat di khawatirkan nantinya akan terjadi transformasi kedudukan institusi Polri berada di bawah Kemendagri.

Bila hal tersebut sampai terjadi maka bisa berakibat fatal dan merusak tatanan hukum di Negara kita lantas siapa nanti yang harus bertanggung jawab. ?

Asep Ubaidilah. S.H.
Penulis Adalah, Wakil Sekertis Umum Bidang, Badan Koordinasi (Badko) HMI Jabotabeka Banten.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru