oleh

Soal Dana CSR yang Masuk ke Pemerintah, Wakil Ketua BPK RI: Kami Miliki Kewenangan Mengaudit

PANGKALAN BUN, KICAUNEWS.COM — soal Adanya Dana CSR untuk pemerintah yang dialokasikan untuk jalan dan lainnya mendapat perhatian serius dari Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) RI.

Pasalnya, BPK RI memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap dana swasta yang masuk ke Pemerintahan berupa CSR.

Seperti ditegaskan Wakil Ketua BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, dari beberapa pengalaman yang didapat, dana CSR ternyata diberikan kepada Pemda, bukan langsung ke masyarakat. Itu sah-sah saja, namun kegunaannya secara efisien dan efektif yang terpenting hurus dipertanggungjawabkan.

“CSR sejatinya dana swasta yang tidak bisa diaudit oleh BPK, tetapi kalau dana CSR tersebut masuk ke Pemerintah BPK punya kewenangan untuk Mengauditnya,” Tegas Wakil Ketua BPK RI saat melakukan kunjungan ke pemkab Kobar. 

Lebih jauh guru besar IPDN itu menjelaskan, tetapi ketika dana tersebut masuk ke Pemkab menghasilkan sesuatu seperti jalan, dan lain-lain, tentu harus kita audit karena sudah menjadi bagian dari aset milik daerah.

Sejauh ini, Sambung Bahrullah, sudah ada beberapa kasus yang terjadi akibat salah guna dana CSR. Namun, dalam artian “kasus” itu tidak selalu berkonotasi buruk, bisa juga sebagai membangun suatu daerah untuk melakukan perbaikan pada kemudian hari dengan belajar dari pengalaman yang ada.

Ditemui terpisah Wakil Bupati Kobar H Ahmadi Riansyah menyambut baik hal ini, seperti diketahui saat ini Pemkab Kotawaringin Barat sedang menggarap kerja sama pembangunan pembukaan akses jalan di Kecamatan Arut Utara dengan panjang total 72 Kilometer. Pembangunan tersebut  seluruhnya murni mengunakan dana dari swasta melalui program CSR bekerja sama dengan beberapa perusahan melalaui konsorsium.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak BPK bahwa CSR adalah dana dari swasta, tapi ketika dia masuk ke Pemerintahan dan menjadi aset Pemda saat sudah dihibahkan nanti, maka sah-sah saja BPK masuk dalam pengawasannya dan melakukan audit. “Ini kan belum dihibahkan, dan kita menyambut baik itu semua. Bahwasanya BPK hadir dalam rangka mendorong dalam bentuk pengawasan untuk membantu kita mencapai target, mencapai tujuan pemerintah pusat,” kata Ahmadi saat dikonfirmasi awak media Rabu (10/1).

Wabup menambahkan, upaya yang dilakukan Pemda untuk mencegah terjadinya temuan dari BPK, yakni dengan menguatkan segi perencanaan agar bisa transparan dan terencana dengan baik bersama seluruh pihak ketiga yang memberikan CSRnya kepada daerah.”Kita susun perencanaannya, seperti contoh nanti pada musrenbang, bagaimana kita melibatkan perusahan terkait, untuk membahas perencanaan di tahun yang akan datang. Baik itu sasaran dari CSR, maupun program prioritas Pemkab, dan keinginan Pemdes agar bisa terakomodasi semuanya,” katanya.

[PROKAL.CO]

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru