oleh

LPK – GKMI ” Kab Pangandaran UU No.17 Tahun 2013 Tentang Ormas Kurangnya Perhatian Pemerintah dan Khususnya Pemerintah Daerah,…!!! Khawatir,?

PANGANDARAN, KICAUNEWS.COM – PASAL 37 Keuangan Ormas dapat bersumber dari : Bantuan/sumbangan masyarakat hasil usaha ormas bantuan sumbangan kegiatan lain yang syah menurut hukum, dan atau anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBN-APBD).

” SOMASI MORAL ” LSM-ORMAS ” KAB PANGANDARAN ”

Organisasi Masyarakat sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga NEGARA, merupakan Lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial, yang merupakan sala satu perangkat dalam sistem kenegaraan kita, Sebagaimana diamanatkan dalam UU NO 17 Tahun 2013 Tentang Ormas oleh karna itu pemberdayaan dan penguatan kapasitas ORMAS, secara transparan dan akuntabel sehinga terwujud kemandirian dan profesionalisme ormas yang sehat, merupakan suatu yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa, Terutama menghadapi perkembangan dunia global, Sehingga ORMAS dapat mencapai tujuanya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, Gotong Royong dan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga memerihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ormas dengan segala bentuknya telah hadir, Tumbuh dan berkembang, sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaaan dan sebagainya yang didirikan sebelum kemerdekaan RI. peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut, mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara. Namun dalam era globalisasi ini kepasitas kelembagaan organisasi kemasyarakantan belum optimal dalam perberdayaan masyarakat dan sebagai mitra pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan. Hal itu, disamping Faktor-faktor lainnya kualitaas sumberdaya manusia (SDM) Ormas belum optimal, sehingga dibutuhkan upaya fasilitasi pemerintah untuk mengoptimalkan permberdayaan ormas.

Baca juga :  Personil Gabungan Polres Ciamis Terus Lakukan Penertiban dan Himbauan Dalam Rangka Pemberlakuan PSBB

PERMASALAHAN:

Pemberdayaan ormas berdasarkan Pasal 40 UU No. 17 Tahun 2013 dapat dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerha, untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan hidup ormas. Pemberdayaan dilakukan atas dasar menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran dan integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan ormas dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, berupa mendorong kebijakan/peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan organisasi. Untuk provinsi dan kabupaten, hal itu telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Sosial yang bersumber dari APBD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemda dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Tata cara pemberian hibah dan sosial tersebut, tata cara penganggaran, pelaporan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah. Pemberian hibah dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang asas keadilan, kepatuhan, rasionalisasi dan manfaat untuk masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Beberapa permasalahan terkait dengan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah antara lain :

(1) Tidak setiap tahun fasilitasi ada,?

(2) Tidak semua ormas dapat terfasilitasi,?

(3) Follow up pelatihan-pelatihan yang ada kurang maksimal,?

(4) Lambannya pembuatan laporan keuangan,?

(5) Fasilitasi kebijakan Pemda untuk pemberdayaan ormas tidak jelas,?

(6) Masih banyak kepentingan dalam bantuan dana sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan ormas,?

(7) Masalah fasilitasin pendanaan operasional organisasi kurang arahan dan pendidikan maupun pelatihan SDM,?

Baca juga :  Wujud Bakti Brimob Jabar, Anggota Kompi 3 Batalyon C Pelopor, Patroli Sambang Dan Berikan Imbauan Kepada PKL

(8) Tidak adanya pola kerja yang tepat dan efisien,?

(9) Terlalu banyak aturan yang mengikat,?

(10) Adanya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas belum disertai dengan adanya peraturan pelaksanaannya,?

(11) Sering terjadi ketidak sinkronan antara pemda dengan para pelaku organisasi atas kebijaksanaan yang dilaksanakan di lapangan,?

(12) Belum seimbangnya system inovasi antara lembaga/Pemda dengan ormas,?

(13) Tidak cukupnya bantuan sosial yang diterima guna kegiatan ormas,?

(14) Masih adanya kesenjangan dalam pemberdayaan ormas,? (15) Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran,khususnya di Badan Kesbangpol, sehingga fasilitasi sulit dilakukan sepenuhnya.?

Sedangkan untuk implementasi fasilitasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan ormas antara lain :

(1) Memberikan pelatihan-pelatihan,?

(2) Menyiapkan sarana pelatihan,?

(3) Bantuan keuangan untuk advokasi dan pendampingan masyarakat,?

(4) Pengawasan dan pembinaan Pemda sehingga program ormas tepat sasaran,?

(5) Pemberian dana pembinaan dan fasilitasi kapasitas pengurus,?

(6) Arahan pembinaan manajemen organisasi,?

(7) Memberikan ruang gerak yang bebas dan Bertanggungjawab dalam bidang pengurusan perijinan, dan sebagainya.? Berbagai bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemda/badan Kesbangpol, berupa pembinaan, bantuan hibah dan sebagainya perlu dibuatkan Peraturan Daerah perihal Ormas. Demikian beberapa hal mengenai pemberdayaan ormas dalam pembahasan kajian strategis yang diselenggarakan Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, baru-baru ini.

LPK-GKMI ” (Lembaga Perlindungan Konsumen-Gerakan Keadilan Masyarakat Indonesia) Yang sesuai Dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen….!!!

(Eris/AGS)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru