oleh

Soal Revisi PP 5/2009, Ini Pengakuan Direktur Poldagri Kemendagri

JAKARTA — Menjelang dipenghujung tahun 2017, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Parpol) belum juga diterbitkan dan belum ada tanda-tanda Presiden Jokowi akan menandatanganinya menjadi tanda tanya besar bagi semua kalangan.

Pasalnya, Dalam Revisi PP 5/2009 Pemerintah menargetkan kenaikan dana bantuan untuk partai politik yang direncanakan mulai disalurkan pada 2018.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Bahtiar menyatakan, pihaknya (Kemendagri Red) sudah menyelesaikan revisi PP 5/2009 lebih dari sebulan yang lalu dan Sebetulnya secara teknis sudah tidak ada kekurangan lagi.

“Semua kementerian/lembaga juga sudah setuju tanda tangan, Termasuk Kementerian Keuangan dan Menko Polhukam,” ujar Bahtiar Seperti diberitakan radarcirebon.com, pada Minggu (24/12).

Dijelaskan Bahtiar, untuk sejauh mana proses di istana dirinya mengaku tidak mengetahui, dan Terkait dengan alasan lamanya penandatanganan, menurut dia, hanya presiden yang tahu. Dia pun membantah bahwa presiden masih ragu.  

Untuk diketahui, pemerintah merevisi PP 5/2009 yang mengatur pemberian bantuan dana ke partai. Hal itu berkaitan dengan rencana pemerintah menaikkan jumlah bantuan dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara.

Lantas, apakah bisa kenaikan dana partai terealisasi pada 2018?

Menurut Bahtiar, alokasi kenaikan dana bantuan sudah ada dalam APBN 2018. Berdasar pernyataan Dirjen Polpum Soedarmo sebelumnya, nilainya mencapai Rp124,92 miliar atau meningkat hampir sepuluh kali lipat daripada sebelumnya yang hanya mencapai angka Rp13,42 miliar.

Belum di Tandatanginya Revisi PP 5/2009 apakah bisa direalisasikan?

Hal itu bergantung progres revisi PP tersebut. Jika PP-nya ditandatangani sebelum masa pencairan, kenaikan bisa dilakukan. Sebaliknya, jika hingga pencairan tiba, PP belum disahkan, otomatis nilai bantuan tidak bisa dinaikkan atau direalisasikan.

“Dalam hal tidak ditandatangani, ya tetap normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Yakni, Rp108 per suara itu,” beber birokrat bergelar doktor ilmu pemerintahan itu.

Merujuk pengalaman sebelumnya, proses pencairan bantuan partai baru dilakukan setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit pun biasanya dikerjakan pada awal-awal tahun. Hasil laporan BPK menjadi syarat pencairan anggaran untuk partai. Atas dasar itu, Bachtiar masih optimistis kenaikan dana partai bisa direalisasikan tahun depan.

Asumsinya, jika PP tersebut ditandatangani pada Januari, keterlambatan itu belum menjadi persoalan. “Mestinya bisa karena sudah disiapkan alokasi anggaran untuk itu,” tandasnya.

[Sumber: radarcirebon.com]

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru