oleh

Sambut Pilkada Serentak 2018, Partai Golkar Komitmen Tolak Mahar Politik

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Istilah ‘mahar politik’ dalam Pilkada Serentak 2018, kembali mencuat. Seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan Pilkada, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dijadwalkan pada 8-10 Januari 2018 mendatang.

Dalam merespon hal tersebut, Partai Golkar berkomitmen menolak istilah ‘mahar politik’ baik berupa uang atau materi lain. Hal ini dilakukan Golkar, lantaran sanksi ‘Mahar Politik’ sangat berat dan bisa membatalkan calon hingga sanksi hukum.

Hal itu dikemukakan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian. Kamis (21/12) kepada Redaksi, di Jakarta Pusat.

“Kebetulan saya ikut menyusun UU Pilkada di Komisi II DPR. UU Pilkada melarang ‘mahar politik’ berupa imbalan apapun dalam pencalonan.” kata Hetifah, Politisi Perempuan dari Partai Golkar.

Hetifah menjelaskan, dalam pasal 47 telah diatur ketentuan, jika terbukti melakukan praktik ‘mahar politik’ bisa dibatalkan pencalonannya. Sambung Hetifah, partai politik, yang mengusung juga tidak boleh ikut pencalonan di Pilkada periode berikutnya.

Dibawah kepengurusan Airlangga Hartarto, kata Hetifah, Partai Golkar berkomitmen menolak ‘Mahar Politik. Menurut Hetifah, hal ini dilakukan karena sesuai dengan semangat partai. “Komitmen tolak ‘Mahar Politik’ sesuai dengan slogan baru kita. Golkar Bersih, Golkar Bangkit untuk Indonesia Sejahtera,” jelas Komisi II DPR RI, Hetifah.

Selain soal ‘Mahar Politik’ Hetifah juga menambahkan, soal politik uang juga, partai Golkar berkomitmen menolaknya, hal itu terjadi dalam momentum Pilkada. Sambung Hetifah, dengan adanya politik uang, bisa mencederai hajatan demokrasi rakyat.

“Di UU Pilkada pasal 73 sudah tegas mengatur. Calon atau tim kampanye dilarang melakukan politik uang berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain. Kalau terbukti, Bawaslu bisa merekomendasikan pembatalan pencalonan kepada KPU. Partai kami clear dan clean dari mahar politik dan politik uang,” sambung Hetifah.

Baca juga :  PILKADA JAKARTA ITU ANOMALI

Anggota Komisi II DPR RI itu juga mengingatkan, bahwa sanksi terhadap pelaku politik uang, tidak hanya terbatas pada calon dan tim kampanye. Lebih dari itu, Hetifah melanjutkan, tetapi juga orang lain, yang berkepentingan. (Haji Merah/Redaksi).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru