oleh

Sikapi Permasalahan Pertanahan, Gerakan Mahasiswa Pembebasan Kota Bandung Gelar Diskusi

BANDUNG, KICAUNEWS.COM — menyikapi masih ada carut marutnya soal pertanahan di kota Bandung, Gerakan Mahasiswa Pembebasan Kota Bandung terus melakukan langkah-langkah kongkrit memberikan kritik dan masukan terhadap pemerintah.

Kali ini, Dengan mengusung tema dialog ‘Bandung di Kepung Konflik Pertanahan’ di Café Panas dengan narasumber, diantaranya Ardhiana NH (Kastra Gema Pembebasan Kota Bandung, Andika (Bandung Political Research) dan Linggo dari Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP).

Dalam pemaparannya, Linggo Dari Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP) menuturkan, bahwa kasus pertanahan ini disebabkan oleh maraknya investor yang mencoba melakukan pengembangan bisnis properti tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi tempat hidup masyarakat.

Dia menyebutkan, Bahayanya para investor tersebut justru bekerjasama dengan Pemkot Bandung. Tentu saja, Kata Linggo, apa yang dinyatakan RK terkait dengan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk keberpihakan Pemkot terhadap Warga Bandung.

“Kita ketahui, bahwa penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta dalam menggerogoti hak tanah rakyat,” Ujarnya.

Sementara itu, Andika (Bandung Political Research) menambahkan, Pada aspek lingkungan geologis, jika dikatakan bahwa yang menempati letak geografis adalah cekungan maka akan sangat rentan bahaya jika kawasan bandung didominasi oleh pembangunan pemukiman penduduk dengan memadatkan bangunan berbeton yang Akhirnya Bandung banjir

Selaras dengan Andika, Rizki (HMI Cab. Kota Bandung) memberikan statement bahwa konflik pertanahan adalah wujud ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola kepemilikkan tanah.

“Penguasaan tanah secara paksa dan merampas merupakan bentuk lain dari penjajahan gaya baru atas nama renovasi dan penataan ruang,” Jelasnya.

Tidak hanya itu, Narasumber lain Ardhiana NH selaku Kastra GP Bandung menuturkan, bahwa konflik terjadi akibat pengabaian negara dalam mengurus kepemilikan tanah, apalagi pemanfaatannya.

“Tanah Usyuriah yang terkategorisasi sebagai tanah yang menempatkan warga bandung sendiri memiliki wewenang penuh dalam menguasainya tentu harus mendapatkan jaminan yang sah dari Negara, namun demikian eksistensi Negara kini tidak menunjang jaminan atas hak tersebut, melainkan Negara malah mewakili komplotan kapitalis melalui mekanisme demokrasinya dalam melegalkan langkah perampasan tanah yang telah dihuni rakyat puluhan tahun.” Papar Ardhiana NH.

Dalam konteks inilah perlu kiranya Pergerakan Mahasiswa untuk menyatukan tekad untuk mengadakan sebuah institusi politik yang menjamin akan hak-hak rakyat tersebut berupa keluasan dalam penguasan tanah sebagai implikasi status tanah Usyuriah. [am]

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru