Wakili Mendagri, Direktur Poldagri Bicara Soal Indeks Demokrasi Indonesia

0
Direktur Poldagri Kemendagri DR. Bahtiar, M.Si Saat Wawancara khusus di Metrotv
Bagikan :

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Menyikapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2016. IDI level nasional 2016 mencapai 70,09 dalam skala indeks 0 sampai 100 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capainnya sebesar 78,82 membuat Kementerian Dalam Negeri Angkat Bicara.

Mewakili mendagri, Direktur Politik Dalam Negeri Dr. Bahtiar pada kesempatan dialog dengan tema “Indeks Demokrasi Indonesia” di strudio Metro TV pada rabu 6/12/2017 mengatakan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah disusun sejak tahun 2009.

“Ada empat lembaga kementerian terkait dalam hal ini Menkopolhukam, Bappenas, BPS dan Kemendagri, ” kata Bahtiar dalam cuplikan wawancara distasiun televisi MetroTV, Rabu, (6/12/2017).

Jadi, masih kata Bahtiar, Indeks Demokrasi Indonesia ini lebih menjadi alat ukur untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di indonesia.

“Apalagi sejak zaman reformasi ini kita tau betul bahwa Negara ini mengarah kepada konsolidasi demokrasi, praktek beberapa Negara didunia itu yang tadinya Negara demokrasi menjadi Negara otoriter. Nah ini kan sebagai melihat apa yang kita capai, apa yang belum kita capai,” ujarnya.

Bahtiar menjelaskan, ada tiga aspek yang diukur dimana dari isi aspek kebebasan sipil, lembaga demokrasi dan hak-hak politik ada 11 variabel dan 28 indikator. Inilah menjadi ukuran untuk mengecek tingkat perkembangan di Indonesia.

“Tapi IDI ini adalah penjumlahan IDI tiap didaerah provinsi, jadi tiap-tiap di provinsi diukur IDInya dengan parameter-parameter itu jadi penjumlahan itu rata-rata secara nasional 34 provinsi itu menjadi angka 79 persen,” tuturnya.

Disebutkannya, ada 4 metode yang dilakukan cara coding Koran media Koran lokal setempat, kemudian ada wawancara mendalam dan ini dilakukan oleh teman-teman di BPS. Jadi komandannya BPS langsung dan secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh Jebolan doktor ilmu pemerintahan itu mengatakan, dimana Jakarta ini sempat terjun payung, 14 poin turunnya mungkin ada dimana kondisi-kondisi yang terjadi di tahun 2016 kita ketahui bahwa ada proses pilkada. Pengukuran disini adalah aspek kebebasan sipil, ketika berkembang isu SARA dan lain-lain isu social, ada gejala-gejala identitas di wilayah Jakarta. Tentunya, ini menjadi parameter-parameter yang lalu hasil riset kawan-kawan BPS menunjukkan bahwa memang secara signifikan mengalami penurunan.

Dijelaskan Bahtiar, Dari 85 koma sekian menjadi 79 persen, tapi DKI secara umum masih kategori baik, sedang itu. Dari sedang itu yang memperoleh nilai 60 sampai 80. Yang terendah Sumatera Barat malah, sekarang terendah Sumatera Barat itu juga dipengaruhi kondisi-kondisi setempat begitu dalam proses pemilu local mungkin ada yang dianggap menghambat kebebasan sipil soal politik masyarakat setempat.

Masih kata Bahtiar, dengan begitu Ini alat kita Untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi sebuah Negara. Karena tidak cukup hanya mengukur kinerja pemerintahan termasuk juga masyarakatnya. “Jadi bagaimana hubungan masyarakat dengan Negara, jadi Negara mengeluarkan apa masyarakat butuh apa,” Ujar Bahtiar

“ini adalah kerja kolektif melibatkan banyak stakeholder baik unsur-unsur pemerintahan maupun masyarakat sipil,” Tandas Bahtiar.(Red)

DR. Bahtiar Direktur Poldagri Kemendagri mewakili Mendagri di Acara Metro TV.

[METROTVNews]

Bagikan :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*