Wasekjen DPP Golkar Minta, Pengelolaan APBD Harus Akuntabel dan Transparan

0
Bagikan :

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) harus digunakan secara produktif, agar bisa menggerakan potensi daerah menjadi lebih maju. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel harus menjadi prioritas, agar bisa melayani publik.

Hal itu dikatakan Sekertaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo saat dimintai keterangan oleh Jurnalis, diacara Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar.

“Untuk itu perlunya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terpercaya dan baik dengan mempergunakan pembiayaan dari APBD untuk pelayanan publik atau APBD pro rakyat,” kata Hadi Prabowo.

Menurut Hadi, APBD harus menjadi pedoman dalam setiap pembangunan dan harus juga disusun atas dasar partisipasif, hal ini penting untuk dilakukan, agar transparan. Ia menjelaskan, penyusunan APBD juga perlu memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

“Tapi yang tak kalah penting, kebijakan-kebijakan yang hendak diambil juga perlu disinkronkan dengan kebijakan nasional. Sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan,” jelas Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo.

“Kami mencoba mengatasi berbagai permasalahan dengan mendorong sistem e-planning, penguatan PTSP, mendorong e-government, smart city, peningkatan kapasitas APIP, hingga bekerjasama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi,” kata Hadi.

Senada dengan Hadi, Wasekjen DPP Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menambahkan, selain menjadi Intrumen penting dalam pembangunan, APBD juga harus dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini dilakukan, kata Hetifah, agar Pemerintah bisa memenuhi janji-janji pemerintahan yang sudah terpilih.

“Melalui workshop legislatif ini kami ingin membangun komitmen dan semangat¬† untuk menyusun, mengelola dan mengawasi penggunaan keuangan daerah¬† secara profesional, transparan dan bertanggung jawab,” kata Hetifah di Jakarta.

Digelarnya kegiatan Workshop Nasional Partai Golkar ini, kata Hertifah, merupakan bagian dari politik legislasi Partai Golkar, yang nantinya harus dijadikan acuan, bagi seluruh anggota Legislatif Partai Golkar seluruh Indonesia. (Haji Merah/Redaksi).

Bagikan :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*