oleh

Golkar Sepakat, Pengelolaan Keuangan Daerah Harus Bebas Korupsi, dan Pro Rakyat

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari Instrumen penting dalam pembangunan, selain itu APBD juga menjadi dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian hal ini dikemukakan Wasekjen DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, dalam acara Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar.

Menurut Hetifah, APBD harus dilaksanakan dengan akuntabel, agar janji-janji pemerintahan yang terpilih dapat terpenuhi dengan baik. “Melalui workshop legislatif ini kami ingin membangun komitmen dan semangat  untuk menyusun, mengelola dan mengawasi penggunaan keuangan daerah  secara profesional, transparan dan bertanggungjawab,” kata Hetifah.

Digelarnya kegiatan Workshop itu kata Hetifah menjelaskan, merupakan bagian dari politik legislasi Partai Golkar, yang nantinya menjadi acuan, bagi seluruh anggota Legislatif Partai Golkar di seluruh Indonesia.

Senada, Sekertaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo di tempat yang sama meminta agar APBD harus dipergunakan untuk menggerakkan, kegiatan yang produktif sesuai dengan potensi daerah.

“Untuk itu perlunya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terpercaya dan baik dengan mempergunakan pembiayaan dari APBD untuk pelayanan publik atau APBD pro rakyat,” tegas Hadi Prabowo kepada Redaksi.

Tidak hanya itu, Hadi juga meminta agar APBD dijadikan sebagai pedoman pembangunan dan disusun secaa partisipatif dan transparan. Sambung Hadi, dalam penyusunan APBD juga, pemerintah perlu memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

“Tapi yang tak kalah penting, kebijakan-kebijakan yang hendak diambil juga perlu disinkronkan dengan kebijakan nasional. Sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan,” sambung Hadi.

Dalam mengawal hal tersebut, Hadi menjelaskan, Kemendagri telah berupaya keras dalam mengatasi berbagai permasalahan, penyusunan, hingga implementasi APBD yang disebabkan regulasi dan birokrasi yang buruk, masih menurut Hadi, kegagalan desentralisasi hingga penegakan hukum yang lemah.

“Kami mencoba mengatasi berbagai permasalahan dengan mendorong sistem e-planning, penguatan PTSP, mendorong e-government, smart city, peningkatan kapasitas APIP, hingga bekerjasama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi,” pungkas Hadi. (Haji Merah/Redaksi/rls***).

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru