oleh

Direktur Poldagri: Sosialisasi Pemilu Harus Di Galakkan

BOGOR, KICAUNEWS.COM — Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya sosialisasi Pemilihan Umum 2019.

Pasalnya, masyarakat ditingkat bawah banyak yang kurang mengetahui teknis gelaran hajat demokrasi lima tahunan tersebut.

Apalagi, merujuk hasil survei salah satu lembaga survei nasional menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih belum tahu mengenai Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yang bakal digelar serentak pada bulan April 2019 mendatang.

Demikian disampaikan Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Ditjen Polpum Kemendagri, Dr. Bahtiar disela-sela dialog politik dengan tema Implementasi Undang-Undang (UU) No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Hotel Pramesti bagi masyarakat Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, Rabu (29/11).

“Hasil survei itu akan menjadi referensi bagi kami bahwa sosialisasi harus digencarkan hingga pelosok negeri,” katanya seperti dikutip daulat.co.

Bahtiar menyampaikan, dialog politik merupakan salah satu sarana sosialisasi untuk suksesnya Pemilu mendatang. Terdekat bagi masyarakat Jawa Barat (Jabar) yang akan menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018.

Diharapkan melalui kegiatan tersebut akan menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk mengunakan hak pilihnya dalam Pilgub. Dialog juga penting dan strategis bagi para pemilih pemula untuk meningkatkan wawasan, kemampuan, kemandirian serta kedewasaan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik guna mensukseskan agenda demokrasi di Indonesia.

“Khususnya menghadapi Pilkada serentak Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, Pilkada Jawa Barat, serta Pemilu serentak tahun 2019,” jelas Bahtiar.

Ditambahkan bahtiar, demokrasi menjadi indikator dalam perkembangan politik suatu negara. Suatu negara memilih demokrasi karena sistem ini diyakini akan meningkatkan kebebasan berpolitik melalui kesadaran untuk melaksanakan penyelenggaraan pergantian pimpinan.

“Tanpa menggunakan kekerasan, menghargai adanya keanekaragaman dan hak asasi manusia yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui rasa aman, tentram dan damai,” kata dia.

Sementara itu, Kasubdit Pendidikan Politik Ditjen Polpum Kemendagri Cahyo Ariawan menambahkan perlunya pemahaman dan pendalaman terkait Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Kegiatan pendidikan politik sebagai amanat Pasal 434 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi yang salah satunya berupa pendidikan politik bagi pemilih,” pungkasnya.

[daulat.co]

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru