oleh

Soal Penanganan Pelanggaran Pemilu, Ini Kata Ketua Bawaslu DKI

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri, mengatakan dalam penanganan pelanggaran ada dua yaitu temuan dan laporan.

Dalam temuan yang dimaksud, temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten dan kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan atau desa dan pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggara pemilu.

“Sedangkan untuk laporan penyelenggara pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan atau desa dan pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggara pemilu”,  katanya dalam acara FGD pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Jakarta Pusat, di hotel Dragon In, Jakarta  pada rabu (29/11/2017).

“Salah satu pelanggaran pemilu adalah politik uang,  dimana politik uang bukan hanya pembagian amplop dan sembako, melainkan menjadikan kepada suatu pemilih supaya memilih salah satu calon merupakan politik uang,”  ujar alumni PMII itu.

Salah satu cara untuk mencegah politik uang  adalah dengan melarang pemilih untuk membawa telepon genggam yang ada kameranya ke bilik suara.

Dia menerangkan, ada orang-orang yang menjanjikan meberikan sesuatu dengan membuktikan dia telah mencoblos salah satu calon dengan foto dari kameranya. “Karenanya  kami melarang membawa Hp dan kamera untuk mencegah politik uang,” tandasnya. (Johan) 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru