oleh

Pengamat: Demi Memulihkan Citra Legislatif, Setnov Harus Mundur !

TANGSEL, KICAUNEWS.COM – Demi menulihkan citra lembaga legislatif yang telah rusak, ketua DPR RI Setya Novanto yang saat ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik, baiknya harus segera mundur. Hal itu ditegaskan Konsultan Hukum dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Son Haji Ujaji.

“Budaya mengundurkan diri seperti ini termasuk dalam kategori budaya politik yang santun dan bertanggung jawab.” kata Son Haji Ujaji, Konsultan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, rabu (29/11) di Tangerang Selatan.

Desakan untuk mundur itu, menurut Son Haji, sebagai langkah etika politik Novanto sebagai politisi, sebab status tersangka akan banyak menguras energi, untuk konsentrasi dalam menghadapi kasus yang saat ini dihadapi oleh Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

“Dengan masih menjabatnya Setnov sebagai ketua DPR RI, maka secara kelembagaan DPR RI telah kehilangan kredibilitasnya. Dan kerja-kerja DPR RI yang begitu banyak agendanya tentunya akan terhambat dengan adanya kasus ini.” kata Son Haji kepada Redaksi.

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyarankan, untuk memulihkan citra lembaga tinggi negara itu, seharusnya para anggota DPR lainnya mendesak agar pergantian ketua DPR itu, segera dilakukan. “Pergantian ketua DPR itu, untuk menjaga marwah kelembagaan tertinggi itu,” ujar Son Haji.

Diberitakan sebelumnya, meski sudah ditahan KPK, Setya Novanto saat ini masih menjabat Ketua DPR RI, berdasarkan hasil Pleno DPP Golkar, saat ini pergantian ketua DPR RI itu, akan dilakukan pasca adanya keputusan Praperadilan.

Peneliti dari SETARA Institute, Achmad Fanan Rosyidi di tempat terpisah mengatakan, secara etika, Novanto seharusnya mundur. Saat ini, menurut Fanan, Novanto tidak memberikan contoh yang baik bagi pejabat publik.

Baca juga :  Pengamat: Kotak Kosong Berpotensi Menang di 3 Daerah Provinsi Banten

“Saya yakin KPK pasti sudah punya bukti kuat dan akurat, untuk membawa Novanto ke kemeja hijau Praperadilan yang kedua Ini. Sudah dipikirkan masak-masak oleh KPK, karena ini yang kedua kali.” kata Fanan.

Ia berharap, kepada semua pihak yang memegang kekuasaan, tidak memberikan keistimewaan terhadap Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu. “Sudah cukup jangan beri perlindungan politik terhadap Setnov, karena hanya akan mempermalukan Indonesia ke luar negeri bahkan memberikan contoh yang tidak benar ke generasi muda kita.” kata Fanan. (Redaksi/Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru