oleh

Soal Munaslub Golkar, DPD I Se-Indonesia Masih Cermati Dinamika Praperadilan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Meski internal partai Golkar bergolak, dalam Rapat Pengurus DPP Partai Golkar dengan DPD I Golkar se-Indonesia menutuskan bahwa DPD I tetap konsisten mendukung keputusan hasil pleno. Meski begitu, DPD Golkar se-Indonesia juga tetap akan mencermati dinamika yang berkembang, dengan tetap berpedoman pada Ad/ART Golkar dan Peraturan Partai.

Hal ini disampaikan Ketua DPD Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, Ridwan Bae, sabtu (25/11) malam, saat membacakan hasil pertemuan tertutup yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Selatan.

Melihat keputusan tersebut, Setya Novanto yang saat ini ditahan KPK aman dan masih tetap jadi Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR RI, hingga digelarnya Praperadilan pada 30 November 2017 mendatang. “DPD provinsi Indoensia memahami dan konsisten mendukung dan melaksanakan keputusan dimaksud (hasil Pleno),” kata Ridwan Bae, Ketua DPD Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, di Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan itu, sebanyak 34 Ketua DPD I Provinsi hadir, meskipun hanya ada dua DPD I yang diwakili oleh Sekertarisnya, yakni DPD Jawa Barat dan DPD Sumatera Selatan.

Sementara itu, dari DPP Partai Golkar yang hadir pada Rapat Pengurus DPD I se-Indonesia, diantaranya Ketua Harian Nurdin Halid, Bendahara Umum Robert J Kardinal beserta para Ketua Kordinator Bidang dan Ketua Bidang.

Sekedar informasi, diberitakan sebelumnya, rapat pleno DPP Partai Golkar menyetujuan lima keputusan diantaranya. Pertama, DPP Partai Golkar menyetujui Idrus Marham sebagai Plt Ketum DPP Partai Golkar, sampai dengan ada keputusan praperadilan.

Kedua, apabila Setya Novanto menang praperadilan, maka jabatan Plt Ketum berakhir, dan posisi Ketum dikembalikan pada Setya Novanto.

Ketiga, apabila Setya Novanto kalah praperadilan, maka Plt Ketum ditambah Rapat Pleno DPP meminta agar Setya Novanto mundur dari posisi Ketum. Dan apabila Setya Novanto tidak mundur, maka DPP Partai Golkar akan melaksanakan Munaslub.

Baca juga :  Tb. Ace Hasan Syadzily: Gonjang Ganjing Golkar, Harus Cepat Selesai

Keempat, Plt Ketum dalam menjalankan atau mengambil kebijakan strategis Partai Golkar, harus berkoordinasi dengan Ketua Harian DPP Partai Golkar dan Bendum DPP Partai Golkar.

Kelima, terkait posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR, menunggu sampai dengan adanya keputusan praperadilan. (Haji Merah/Redaksi).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru