oleh

Istana Ikut Campur Soal Munaslub, Begini Tanggapan Wasekjen DPP Golkar

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Wacana Munaslub partai Golkar bisa terselenggara, setelah ada keputusan Praperadilan Setya Novanto, seperti tertuang dalam hasil pleno DPP partai Golkar. Meski belum digelar Munaslub, nama Airlangga Hartarto sudah mencuat akan menduduki partai Golkar sebagai Ketua Umum.

Merespon hal itu, Wasekjen DPP Partai Golkar, Tb. Ace Hasan Syadzily punya pandangan yang berbeda. Politisi Muda Partai Golkar asal Pandeglang Banten ini mengatakan, pertemuan Airlangga dengan Presiden Jokowi adalah hal yang wajar.

Menurut Ace, wajar jika pihak Istana menaruh perhatian untuk partai Golkar. Meski begitu, Komisi II DPR RI ini yakin, pihak Istana tidak akan masuk mencampuri urusan rumah tangga Golkar.

“Sebetulnya kehadiran Pak Airlangga ya sebagai pembantu presiden. Sebagai wakil partai Golkar tentu Pak Airlangga ditanya dong tentang perkembangan Partai Golkar dan saya kira wajar presiden punya perhatian serius terhadap Partai Golkar karena Golkar bagian dari partai pendukung pemerintah,” kata Ace seperti dilansir redaksi dari Detik.

Senior Golkar yang saat ini masuk lingkaran Istana, seperti Wapres Jusuf Kalla (JK) pasca Novanto dijemput KPK dalam kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik, meminta Golkar segera Munaslub. Ace memandang, hal tersebut sangatlah wajar. Ia menegaskan, permintaan tersebut bukan bentuk intervensi Istana kepada Golkar.

“Kalau orang seperti Pak Luhut, Pak JK ikut terlibat dalam Partai Golkar, saya kira wajar saja karena beliau kan kader partai. Jadi tidak harus dimaknai sebagai bentuk ikut campur terhadap Partai Golkar karena mereka peduli dengan Partai Golkar,” tegas Tb. Ace Hasan Syadzily, Red.

Terkait masa depan Golkar dan Ketua Umum barunya, Ace menilai pihak Istana, mulai dari Jokowi, Jusuf Kalla, sampai Luhut Binsar Panjaitan akan satu pandangan. “Saya kira, saya yakin untuk masalah Golkar kali ini Pak Jokowi dan Pak Luhut punya kesamaan pandangan,” kata Ace Hasan Syadzily.

Baca juga :  Bakti Sosial Hari Bhayangkara Ke-74 Tahun 2020 Polsek Tellulimpoe Sasar Pesantren

Sekedar Informasi, saat ini Ketua Umum Partai Golkar ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik. Meski begitu, berdasarkan hasil keputusan Pleno DPP Golkar, Setya Novanto belum diberhentikan jadi Ketua Golkar dan Ketua DPR RI.

Sementara itu, meskipun gejolak Munaslub Golkar muncul dari DPD tingkat I, namun berdasarkan hasil pertemuan dalam Rapat DPD I se- Indonesia, tadi malam, menyepakati akan konsisten mengikuti hasil Pleno DPP.

Namun demikian, meski begitu, DPD I sampai saat ini masih melihat dinamika hasil keputusan Praperadilan yang diajukan Setya Novanto, dalam kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik. (Haji Merah/Redaksi).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru