oleh

Tak Ingin Pecah Karena Setnov, Golkar Kedepankan Jalan Musyawarah

JAKARTAKICAUNEWS.COM – Desakan untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di internal partai berlambang beringini, semakin menguat. Hasil pleno partai Golkar, selasa lalu, adalah langkah Golkar agar tidak kembali terpecah belah.

Wasekjen DPP Partai Golkar, Tb. Ace Hasan Syadzily, sabtu (25/11) mengatakan, saat ini di internal Golkar ada dua sikap, menginginkan Novanto tetap menjadi ketua umum sampai selesai proses praperadilan, dan ada juga pihak yang segera menginginkan Munaslub segera digelar.

Dalam diskusi bertajuk “Golkar Pasca Novanto” di Menteng, Jakarta Pusat, Ace menjelaskan, opsi musyawarah yakni pleno dipilih Golkar, agar partai tidak kembali mengalami perpecahan, hanya karena masing-masing kelompok mementingkan pendirian masing-masing.

Maka, sambung Ace, dipilihlah opsi musyawarah yang menghasilkan lima keputusan. “Semua perdebatan dikembalikan ke jalan musyawarah,” kata Tb. Ace Hasan Syadzily, Politisi Muda Partai Golkar.

Sekedar informasi, Pasca Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, ditahan KPK sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP, DPP Partai Golkar langsung menggelar rapat pleno yang menghasilkan lima keputusan.

Berikut hasil keputusan dalam pleno DPP Partai Golkar.

1. Rapat Pleno DPP Partai Golkar menyetujui Idrus Marham sebagai Plt Ketum DPP Partai Golkar, sampai dengan ada keputusan praperadilan.

2. apabila Setya Novanto menang praperadilan, maka jabatan Plt Ketum berakhir, dan posisi Ketum dikembalikan pada Setya Novanto.

3. apabila Setya Novanto kalah praperadilan, maka Plt Ketum ditambah Rapat Pleno DPP meminta agar Setya Novanto mundur dari posisi Ketum. Dan apabila Setya Novanto tidak mundur, maka DPP Partai Golkar akan melaksanakan Munaslub.

4. Plt Ketum dalam menjalankan atau mengambil kebijakan strategis Partai Golkar, harus berkoordinasi dengan Ketua Harian DPP Partai Golkar dan Bendum DPP Partai Golkar.

Baca juga :  Team Drumband SMP YPPUI Ciledug Tampilkan Kekompakan Ramaikan Pawai Taaruf MTQ Kecamatan Ciledug Tahun 2017

5. terkait posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR, menunggu sampai dengan adanya keputusan praperadilan. (Haji Merah/Redaksi).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru