oleh

Soal Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Larangan menerima Honor, Direktur Poldagri Kemendagri Apresiasi DKPP

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Menerima honorarium atau upah karena jerih payahnya sebagai narasumber dalam suatu acara adalah wajar saja. Tapi, jika dalam hal statusnya sebagai penyelenggara Pemilu harus hati-hati dan Tidak bisa sembarangan menerima honor.

Dimana hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) No. 2 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku penyelenggara Pemilu.

Seperti dikatakan Direktur Poldagri Kemendagri Dr. Bahtiar saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp pada Sabtu 25/11/2017, Walau hal tersebut tidak diatur dalam UU Pemilu, Namun inovasi peraturan DKPP patut kita apresiasi.

“netralitas dan integritas penyelenggara adalah syarat mutlak untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas, pemilu yang dipercaya oleh masyarakat baik didalam negeri maupun masyarakat internasional,” Tegas Bahtiar. 

Artinya, Lanjut Bahtiar, peraturan tersebut juga berlaku bagi anggota DKPP sebagai bagian dari penyelenggara pemilu.

Doktor Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri itu pun merespon dan mengapresiasi atas peraturan DKPP noomor 2 Tahu 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Untuk diketahui, dikutip dari website resmi dkpp.go.id, Anggota DKPP Ida Budhiati menuturkan, seorang penyelenggara Pemilu dilarang menerima honorarium sebagai narasumber dari kegiatan yang diselenggarakan oleh partai politik.

Larangan tersebut tercantum dalam Peraturan DKPP No. 2 Tentang Kode Etik  dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Alasannya, pihaknya ingin menjaga marwah penyelenggara Pemilu agar tidak beban ketika menegakkan kode etik.

Namun, lanjut dia, honorarium dari partai politik yang bisa diterima sepanjang bersumber dari APBN atau APBD. Misalnya, untuk pelatihan saksi partai.

Lalu bagaimana dengan honorarium narsaumber dari pemerintah atau organisasi masyarakat? Anggota KPU RI periode 2012-2017 itu menambahkan bahwa peraturan DKPP tidak mempermasalahkan.

“DKPP masih membolehkan sepanjang tidak melanggar asas kepatutan,” tutup anggota KPU Provinsi Jawa Tengah itu.

Sementara itu, Alfitra Salam anggota DKPP lainnya juga masih heran karena masih adanya penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik. Pasalnya, mereka sudah mendapatkan bimbingan teknis.

“Bebaskanlah dari kepentingan, karena kepentingan awal dari pelanggaran,” Tandasnya.

(Red/dkpp.go.id)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru