Perekaman Data Sudah 96,4%, Pemerintah Targetkan 2018 Masyarakat Gunakan E-KTP

1
Rapat Kerja Komisi II DPR RI.
Bagikan :

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Saat ini terdapat sebanyak 189.630.855 data wajib Kartu Tanda Penduduk di Indonesia, dari jumlah tersebut, yang telah melakukan perekaman sebanyak 178.580.721, secara umum pencapaian perekaman e-KTP berjalan maksimal, sebab saat ini sudah data yang sudah melakukan perekaman mencapai sebanyak 96,4 persen.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah, kamis (23/11) malam, dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, seperti diterangkan dalam Siaran Persnya kepada Redaksi.

Zudan menjelaskan, sementara untuk pengadaan blangko, pada tahun 2017, pengadaannya sebanyak 25,9 juta, dan pada tahun 2018 blangko e-KTP akan diadakan Dukcapil sebanyak 16 juta keping blangko, melalui mekanisme e-catalog. Dengan jumlah itu, sambung Zudan, dipastikan pada 2018 seluruh penduduk Indonesia sudah bisa dan semuanya menggunakan e-KTP.

Merespon hal tersebut, Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hetifah saat Rapat Kerja Dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri mengatakan, siap mendorong dan melakukan kerjasama dengan Dirjen Dukcapil untuk membuka stan-stan perekaman di Dapilnya.

“Untuk di Kaltim dan Kaltara, saya akan mengupayakan dan bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil untuk melayani perekaman dan pencetakan e-KTP. Tadi Pak Dirjen juga sudah menawari. Ini agar memudahkan masyarakat”, kata Komisi II DPR RI, Hetifah.

Diketahui, Hetifah Politisi Perempuan dari Partai Golkar ini, berasal dari Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara). Saat ini Hetifah adalah Komisi II di DPR RI.

Sementara, untuk di kabupaten Kubar, Hetifah mengatakan, Komisi II mengucapkan terima kasih kepada Dirje. dukcapil yang sudah memenuhi aspirasi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Komisi II DPR RI.

“Kini mereka (masyarakat) sudah bisa merekam e-KTP. Hanya saja pak, kami masih kekurangan 10.000 blangko untuk di Kubar. Mohon untuk segera dikirim pak,” sambung Hetifah kepda Dirjen Dukcapil Kemendagri, dalam Rapat Kerjanya.

Hetifah mengatakan, lambatnya proses perekaman ini, banyak dikeluhkan oleh Kepala-Kepala Daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sehingga, sambung Hetifah, mau tidak mau, proses perekaman tersebut berlangsung lambat.

Merespon hal tersebut, dalam ruangan forum Rapat Kerja, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan mengakui bahwa, kerusakan alat perekam, sering kali dapat menghambat proses perekaman e-KTP. Zudan meminta, kesediaan Pemerintah Daerah untuk membantu membeli alat tersebut. “Ini jika Pemda berkenan, bisa menggunakan anggaran DAK Fisik untuk membantu membeli alat”, sambung Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zuda Arif. (Haji Merah).

Bagikan :

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*