oleh

Lagi, Hetifah Kembali Pertanyakan Soal DOB di Kaltim dan Kaltara

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) kembali ditegaskan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri pada Rapat dengan Komisi II DPR RI, Kamis (23/11). Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II Hetifah menyayangkan kebijakan tersebut.

Menurut Hetifah, wacana pembentukan DOB selalu menjadi isu menarik diberbagai daerah, salah satunya seperti di Provinsi Kalimantan Timur dan daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara.

“Kami memahami alasan pemerintah tentang moratorium pembentukan DOB. Tapi idealnya moratorium ini bisa dikecualikan untuk daerah-daerah perbatasan seperti Kaltara”, kata Hetifah, Politisi Perempuan dari Partai Golkar.

Seperti diketahui, Hetifah merupakan Anggota Komisi II DPR RI dari Dapil Kaltimtara. Pada tanghal 26 Oktober 2017 lalu, Komisi II menerima audiensi rombongan Gubernur Kaltara bersama kepala-kepala adat dan presidium DOB yang ada di Kaltara.

Hetifah menjelaskan, saat ini ada lima daerah yang cukup mendesak untuk dijadikan DOB yakni, Kota Sebatik, Kota Tanjung Selor, Kab. Krayan, Kab Bumi Dayak Perbatasan, dan Kab Apau Kayan.

Lebih jauh, Hetifah juga menjelaskan, usulan DOB di Kaltim. Pada 14 September ia telah menghadiri acara ‘Rembug Daerah Pemekaran’ dan Pengukuhan Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan DOB se-Kaltim. Ada tiga usulan DOB. “Untuk di Kaltim ada Berau Pesisir Selatan, Kutai Utara, dan Paser Selatan. Syaratnya yang sudah lengkap dokumennya”, jelas Hetifah.

Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono, saat menanggapi pernyataan Hetifah mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti usulan rapat dengan Komisi II. “Hasil rapat ini akan dilaporkan ke Dewan Pertimbangan Daerah Otonomi (DPOD) untuk segera ditindaklanjuti”, pungkas Soni. (Haji Merah/Redaksi).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru