banner 728x250

Terus Gaungkan Partisipasi Perempuan di Pemilu 2019, Ini Kata Direktur Poldagri Dirjen Polpum Kemendagri

  • Bagikan
Direktur Poldagri Kemendagri Saat memberikan Arahan di Acara pendidikan politik dengan tema Partisipasi Perempuan dan Kelompok Marginal Dalam Menyongsong Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 209 di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (20/11).
banner 468x60

NTT, KICAUNEWS.COM — Untuk susksesnya Pesta Demokrasi secara serentak yang akan digelar pada 2019 terus disiapkan stakeholder terkait dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Dimana kementerian Dalam negeri terus mendorong peran aktif perempuan untuk ikut mensukseskan di pemilu 2019.

banner 336x280

Melalui Direktorat Politik Dalam Negeri dan Pemerintahan Umum (Polpum) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam konteks kesetaraan dalam demokrasi.

Demikian disampaikan Direktur Politik Dalam Negeri Dr. Bahtiar, dalam kegiatan pendidikan politik dengan tema Partisipasi Perempuan dan Kelompok Marginal Dalam Menyongsong Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 209 di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Senin (20/11/2017).

Dalam keterangan rilis yang diterima redaksi, Direktur Poldagri Kemendagri Dr. Bahtiar juga menyatakan, politik dalam negeri yang menganut paham demokrasi memiliki ukuran keberhasilan proses demokrasi lewat empat faktor, diantaranya: pola hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat, terbangunnya kepercayaan antara elite, terselenggaranya pemilu yang jurdil dan bebas untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin yang baru.

Serta, kata Doktor Ilmu Pemerintahan, tersusunnya aturan main atau konstitusi yang menggambarkan dinamika kehidupan sosial politik yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Dalam perjalanan politik perempuan, secara kuantitatif, jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dari pada laki-laki, akan tetapi jumlah tersebut tidak menjamin perempuan memiliki peran dan posisi yang sama dengan laki-laki,” jelasnya.

Lebih Lanjut Bahtiar mengutarakan, kesenjangan ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan dukungan bagi terciptanya pengutamaan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk politik.

“Upaya membangun peningkatan partisipasi perempuan dalam berpolitik, antara lain tercermin melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang memuat memuat syarat keterwakilan 30% perempuan dalam pendiri, kepengurusan partai politik dan sebagai calon anggota legislatif, merupakan langkah afirmatif untuk menghilangkan hambatan legal bagi partisipasi politik perempuan,” Ujarnya.

Ditambahkannya, Lahirnya undang-undang tersebut secara yuridis diharapkan akan memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terlibat sceara aktif dalam kegiatan dan proses politik, baik sebagai politisi maupun sebagai pemilih. “Namun, ketentuan de jure tersebut ternyata masih menyisakan berbagai masalah dan belum menjadi realita politik secara de facto,” Pungkasnya. (Red)

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *