banner 728x250

Beringin Bergejolak, Internal Partai Sepakat Golkar Harus Segera Munaslub

  • Bagikan
Setya Novanto ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.
banner 468x60

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Kondisi internal ditubuh Partai Golkar terus bergejolak, ditahannya Setya Novanto oleh KPK, menjadi babak baru bagi Golkar untuk terus melakukan pembenahan. Desakan untuk Munaslub dianggap sebagai langkah tepat.

Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham secara resmi telah mendapatkan mandat dari Setya Novanto untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Golkar. Sebelum ditahan KPK, Ketua Umum Setya Novanto telah memberikan mandat kepada Idrus sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum.

ARTIKEL LAINNYA :

Demikian hal ini ditegaskan Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, senin (20/11) dikantor DPP Partai Golkar, Jakarta. “Pak Novanto sudah menunjuk, mengusulkan saudara Idrus Marham sebagai Plt ketua umum,” ujar Agung Laksono.

Mandat tersebut, sambung Agung, disampaikan Setya Novanto kepada Idrus sebelum dirinya ditahan KPK. “Hari-hari sebelum dia (Novanto) ditahan, hari-hari dia masih berkomunikasi, dia lakukan. Minggu yang lalu dan saya percaya,” sambung Agung.

Lanjut Agung menambahkan, sebagai Plt, Idrus juga diberikan mandat untuk menyiapkan Munaslub yang bersifat tunggal yaitu memilih dan menetapkan ketua umum DPP Golkar sesegera mungkin. Seperti diketahui, saat ini Dewan Pakar Golkar tengah menyiapkan perhelatan munaslub.

Munaslub Jadi Ujung Tombak

Wasekjen DPP Golkar Tb. Ace Hasan Syadzily di tempat terpisah menyampaikan, dengan adanya pelaksana tugas (Plt) ketua umum, DPP Golkar diharapkan dapat mengambil langkah cepat, untuk menyelamatkan partai Golkar, dengan cara melaksanakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub).

Ace menjelaskan, Munaslub harus digelar oleh partai, untuk kembali memilih ketua umum definitif sebagai pengganti Setya Novanto yang saat ini ditahan KPK dalam kasus korupsi e-KTP. Saat ini, sambung Ace, sudah ada delapan DPD tingkat I Partai Golkar yang meminta DPP segera Munaslub, salah satunya DPD Jawa Barat.

Baca juga :  Persiapan KPUD Kota Tangerang Jelang Pilkada Pada 27 Juni

“Sudah ada delapan (DPD mengajukan Munaslub) dan bisa jadi akan terus bertambah. Saya kira DPP harus mempertimbangkan itu soal rencana Munaslub,” sambung Tb Ace, yang saat ini duduk di Komisi II DPR RI.

Setya Novanto ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Setya Novanto ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Pengamat Politik dari Mahara Leadership, Iwel Sastra menilai, penahanan Ketua Umum DPP Golkar oleh KPK, menjadi momentum tepat untuk Golkar melakukan pembenahan besar-besaran.

Golkar Harus Berbenah

Iwel menjelaskan, jika Golkar terus berlarut-melakukan pembiaran dalam persoalan ini, maka publik akan menilai terdapat pembelaan dari Golkar soal Setnov. Sehingga, tambah Iwel, persepsi publik kepada Golkar tidak akan membaik. “Kalau berlarut-larut misalnya terkesan ada pebelaan, maka persepsi publik terhadap Golkar tidak akan membaik,” tambah Iwel.

Munaslub dinilai Iwel, sebagai langkah tepat, sebab menurutnya pada partai Golkar harus menyongsong konsolidasi yang cepat untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. “Kalau tidak diantisipasi dengan melakukan perubahan-perubahan cepat, maka akan merugikan Gokar,” ungkap Iwel yang juga Direktur Mahara Leadership. (Haji Merah/Redaksi).

Print Friendly, PDF & Email
ARTIKEL YANG DISARANKAN :
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *