banner 728x250

Jelang Pemilu 2019, Direktur Poldagri: Seluruh Stake Holder Harus Ikut Aktif Mengkawal dan Saling Mengawasi

  • Bagikan
Kapuspen Kemendagri Dr. Bahtiar (Dok Istimewa)
banner 468x60

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — pesta demokrasi secara serentak yang akan dihelat pada 2019 mendatang harus bisa sukses dan membawa Indonesia kearah lebih baik lagi.

Untuk mencapai itu, dibutuhkan banyak jalinan kerjasama seluruh stake holder baik dari penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu berikut Ormas, LSM, Media juga pemerhati pemilu serta masyarakat luas untuk suksesnya pemilu sesuai cita-cita bangsa.

banner 336x280

Menyikapi hal tersebut, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Dr. Bahtiar memastikan pemerintah selaku pembentuk UU pemilu bersama DPR terus memantau setiap perkembangan tahapan penyelenggaraan pemilu.

“Termasuk memonitor bagaimana penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dalam melaksanaan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu,” ujar Bahtiar kepada wartawan, Minggu (19/11) seperti diberitakan JPNN.

Lebih lanjut doktor ilmu pemerintahan itu mengatakan, sebagai bagian dari tanggung pemerintah untuk memastikan sistem politik yang dibangun melalui UU Pemilu telah dilaksanakan secara benar, baik dari segi proses maupun tujuan.

“Kami menyambut baik dan apresiasi terhadap parpol calon peserta pemilu 2019 yang menempuh prosedur hukum pemilu dalam penyelesaian sengketa administrasi pendaftaran parpol, Lalu Bawaslu pun melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan sigap, melakukan persidangan dan memutus sengketa tersebut,” ujar Bahtiar.

Begitu pula KPU, lanjut bahtiar menambahkan, langsung melaksanakan putusan Bawaslu tersebut dengan memberikan kesempatan kembali kepada parpol yang mengajukan gugatan.

Menurut Bahtiar, peristiwa ini memberi makna dan pendidikan politik yang sangat baik kepada masyarakat, bahwa parpol dan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, sangat mengedepankan proses hukum dan tunduk patuh kepada hukum pemilu.

“Sehingga iklim stabilitas politik dalam negeri tetap kondusif dan hal tersebut juga menunjukkan semakin matangnya lembaga lembaga politik dalam berdemokrasi,” beber Bahtiar.

Baca juga :  Kemendagri Akan Mengambil Alih Pelantikan Sekda Kaltim, Dirjen Otda: Itu Sudah Sesuai UU 

Namun demikian, kata bahtiar, ini adalah baru tahap awal dari keseluruhan tahapan pemilu selama 20 bulan sebagaimana telah atur secara teknis dalam PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Pemilu.

“Kami (Pemerintah) mendorong seluruh stake holder seperti publik, akademisi, media dan ormas pemerhati pemilu harus aktif memantau kinerja penyelenggara pemilu pada seluruh proses tahapan pemilu 2019 karena proses ini sangat menentukan nasib perjalanan bangsa dan negara Indonesia ke depan,” imbaunya.

Pemilu 2019 juga sangat menentukan nasib perkembangan sistem kepartaian di Indonesia.

“Nasib siapa yang akan menjadi pemimpin masyarakat Indonesia 2019 – 2024 mendatang baik eksekutif maupun legisltif, siapa jadi anggota DPR , anggota DPD dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintahan, mengelola pembangunan dan mengelola pelayanan kepada masyarakat dari pusat hingga pelosok-pelosok kampung di seluruh Indonsia,” Tandas Bahtiar.

Untuk diketahui, dimana Delapan partai politik yang oleh KPU dinyatakan gagal melengkapi berkas pendaftaran sebagai peserta pemilu 2019 telah mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu juga sudah membacakan putusan yang memenangkan sejumlah parpol penggugat. Bawaslu memerintahkan KPU menerima dokumen pendaftaran parpol yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat awal untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

[JPNN]

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *