oleh

Penangan Korupsi di Sumut Mandul, Himsu Tangsel Pertanyakan Kinerja Kejati

SUMUT, KICAUNEWS.COM-Penanganan kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Utara, dinilai kurang berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena kurang aktifnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, yang kurang memuaskan.

Pada tahun 2016 sampai 2017, kasus-kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Utara, semakin memprihatinkan. Hal ini terjadi dari mulai Pemerintahan Daerah, Pengusaha, Hakim, Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai ke Desa.

“Dalam penanganan kasus korupsi yang ada di Sumatera Utara, kami belum melihat kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang memuaskan,” kata Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara (Himsu) Tangerang Selatan, Muara Torang Hadomaun Siregar, dalam keterangan tertulisnya kepada Redaksi.

Sambung Muara Torang, seharusnya, lembaga ini harus lebih berperan aktif dalam menangani kasus tindak pidana kasus korupsi. Namun demikian, Torang menilai, di Sumatera Utara, penanganan kasus korupsi, seperti ada yang janggal dan ada persekongkolan.

“Kami sangat menyayangkan kurang pro aktifnya Kejati Sumut, dalam penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumatera Utara.” sambung Muara Torang dalam keterangan tertulisnya.

Mahasiswa menilai, di Sumatera Utara Kejati dan Hakim Pangadilan Negeri, terkesan main mata dengan para koruptor. Dengan demikian mereka meminta kepada semua pihak (Kejati dan Hakim) agar serius, menangani kasus korupsi.

“Kejati sumut dan Hakim Pengadilan Negeri jangan bermain mata dengan para Koruptor jika tidak ingin kami turun dan menduduki kantor anda sekaligus  menyegelnya.” ujar Ketua Umum Himsu Tangerang Selatan, Muara Torang.

“Bahkan kami juga akan terus berkoordinasi dengan mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara, dari berbagai Provinsi di seluruh Indonesia untuk melakukan aksi serentak,” pungkas Muara Torang.

Diketahui, Kejaksaan Tinggi adalah salah satu lembaga penegakan hukum, yang bersifat Independent. Selain itu, lembaga ini juga, sambung Torang, salah satu lembaga yang memiliki kewenangan menangani kasus kasus tindak pidana korupsi.

Baca juga :  Kemendes PDTT: Sebanyak 37 Persen Desa Tertinggal Karena Tak Punya Akses Pasar

“Kejari punya wewenang untuk menangani kasus korupsi dari tingkat penyidikan, penyelidikan dan penuntutan,  kewenangan kejati tidak begitu berbeda dengan lembaga KPK.” jelas Muara Torang. (Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru