oleh

Mark Up Pembelian ‘Keyboard’, Himsu Tangsel Minta KPK Periksa Bappeda Sumut

SUMUT, KICAUNEWS.COM – Anggaran pembelian ‘Keyboard’ sebanyak satu set, oleh Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sumatera Utara pada bulan agustus 2017 lalu, di duga di mark up, dan tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya.

Sebelumnya, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, telah menganggarkan pembelian ‘Keyboard’ dengan harga sebanyak 100 Juta Rupiah, per-satu set. Harga alat musik untuk kebutuhan Pemprov tersebut, di duga kuat, dianggarkan secara tidak sesuai dan membengkak.

Hal ini sangat disayangkan dan sangat melukai hati rakyat, padahal ‘Keyboard’ yang saat ini ada di kantor Bappeda Sumatera Utara, tidaklah menyentuh dengan kepentingan masyarakat, dan tidak relevan dengan visi misi Bappeda sebagai bagian dari lembaga negara.

Demikian hal ini dikatakan, Muara Torang, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara (Himsu) Tangerang Selatan, Minggu (12/11) dalam keterangan tertulisnya kepada Redaksi.

Sambung Torang, Bappeda seharusnya fokus membangun daerah, menjalankan tugas pokoknya memajukan daerah tertinggal yang ada di Sumatera Utara.
Torang menilai, saat ini pembangunan yang ada di Sumatera Utara, sangat tidak merata, dan kalah tertinggal dengan daerah lain.

“Bappeda serta Gubernur telah gagal menjalankan tugasnya, hal ini lantaran Gubernur salah memilih jajarannya di pemerintahan,” ujar Ketua Himsu Tangerang Selatan, Muara Torang.

Diketahui, rencana awal pembelian 1 set ‘Keyboard’ dilakukan Bappeda dengan harga sebesar 100 Juta Rupiah, masih kata Torang melanjutkan, harga ‘Keyboard’ tidak hanya mencapai pada angka ratusan Juta Rupiah.

Torang menegaskan, indikasi korupsi yang dilakukan Bappeda mencuat dalam pembelian alat musik tersebut. Pasalnya, sambung Torang, anggaran untuk pembelian ‘Keyboard’ tersebut, melebihi harga untuk pembelian ‘Keyboard’, dan cenderung di Mark Up.

Melihat hal tersebut, Himsu Tangerang Selatan, kata Torang, meminta kepada semua pihak penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar segera memeriksa Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Baca juga :  Jaga Ketahanaan Pangan, Personil Brimob Jabar Cek Budidaya Lele Milik Warga Kampung tangguh

“Kami berharap pihak penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan, dan KPK harus memeriksa Bappeda Sumut secepatnya, dan kepada Gubernur Sumu khususnya, harus menonaktifkan sementara, sampai kasus ini benar-benar selesai.” tega Muara Torang. (Haji Merah/Redaksi).

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru