oleh

Kemendes PDTT: Sebanyak 37 Persen Desa Tertinggal Karena Tak Punya Akses Pasar

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Pengeloaan Dana Desa (DD) sebanyak 1,4 Miliar per-desa, perlu dilawal dengan baik. Pengawal tersebut harus dilakukan bukan hanya oleh kepala desa, namun juga oleh pendamping desa. Indonesia saat ini masih memiliki sebanyak 37 persen desa kategori tertinggal.

Hal ini terjadi disebabkan karena, desa tidak punya akses pasar dengan skala ekonomi yang kecil. Sehingga melalui program-program yang terintegrasi dengan tujuh kementerian diharapkan pengentasan kemiskinan yang masih mencapai 28 juta jiwa, dapat teratasi dengan segera.

Demikian hal ini dikemukakan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, saat menerima audiensi dengan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, di kantornya, Jln. Abdul Muis, Jakarta Pusat.

 

Foto Istimewa

Eko menjelaskan, desa wisata dapat menjadi salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan dan membuka lapangan pekerjaan. Sambung Eko, dengan membangun desa wisata, desa akan mandiri, dan membuka pintu perekonomian desa ke arah yang lebih baik.

“Di sinilah industri kreatif dan UMKM diperlukan. Kolaborasi semuanya akan membuat puluhan ribu desa seluruh Indonesia menjadi lebih maju,” kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Senada, Alan Ch. Singkali, Sekertaris Umum PP GMKI juga meminta agar Pemerintah juga bisa memperhatikan implementasu dan pengawasannya di lapangan, sebab kata Alan, dalam prakteknya, tidak sedikit pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan harapan.

“Terdapat beberapa penyelewengan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa, bahkan juga oleh pemerintah kabupaten.” kata Sekertaris Umum PP GMKI, Alan.

Selain itu sambung Alan, pembangunan yang dilakukan dengan dana desa masih berfokus pada pembangunan fisik saja, tidak terlalu menyentuh pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat desa.

Baca juga :  Zulkifli Hasan Ketua Umum DPN IARMI Hadiri HBH dan FGD DPP IARMI DKI

 

Foto Istimewa Redaksi

Dalam Audiensi tersebut, GMKI mengundang Menteri Desa PDTT agar dapat hadir dalam kegiatan Saresehan Nasional Mahasiswa dan Masyarakat Desa. Kegiatan tersebut akan digelar GMKI bertepatan dengan pelaksanaan Natal Nasional.

Rencananya, tambah Alan, kegiatan ini akan dilaksanakan pada 15-20 Januari 2018 di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam kegiatan Sarasehan Nasional tersebut, GMKI dan masyarakat desa, akan mendiskusikan bagaimana upaya pembangunan desa yang efektif dan dapat mengembangkan potensi lokal.

Pulau Sumba dipilih GMKI sebagai pilot project, sebab masyarakat Sumba sampai saat ini, masih melestarikan kebudayaan megalithikum. Dimana tambah Alan, saat ini peradaban megalithikum hanya tersisa beberapa saja di dunia. “Potensi ini harus dikembangkan dan dilestarikan, salah satunya dengan menjaga keberadaan desa-desa yang ada di Pulau Sumba.” pungkas Alan.

Diketahui, Audiensi Pengurus Pusat GMKI dengan Menteri Desa tersebut dilakukan di kantor Kemendes PDTT, dengan utusan pengurus GMKI sebanyak, 5 orang pengurus, yang terdiri dari, Sekertaris Umun PP GMKI, Alan Christian Singkali, Korneles Galanjinjinay, Ketua Bidang Organisasi, Yanuserius Zega, Sekfung Kewirausahaan, dan Frangky Oratmangun, Sekfung Hubungan Internasional. (Haji Merah/Redaksi).

Udieunsi PP GMKI dengan Kemendes PDTT di Jakarta Pusat.
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru