oleh

Himsu Tangsel, Ajak Nelayan Sumut Tolak Reklamasi Belawan dan Kuala Tanjung

 SUMUT, KICAUNEWS.COM -Rencana Pemerintah Pusat melakukan Reklamasi Pantai dibeberapa provinsi, sebagai salah satu langkah percepatan pembangunan nasional, dinilai tidak efektif dan berimbas kepada Provinsi Sumatera Utara. Seperti diketahui, Reklamasi Pantai terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Pulau Bali, dan Banten.

Sebelumnya, tidak hanya Reklamasi yang menjadi program pembangunan nasional, pembangunan Dermaga dengan luas sebanyak 700 meter yang akan dilakukan di Sumatera Utara, juga dinilai akan membuat para nelayan di Sumatera Utara, kesulitan untuk mencari ikan dan melaut.

Hasil kajian dan penelitian Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara (Himsu) Tangerang Selatan, Reklamasi Pantai yang menjadi Program Nasional, bisa berdampak fatal, selain merusak lingkungan, Reklamasi juga, dapat merusak kelestarian laut.

“Ini jelas akan merugikan para nelayan, dan kehidupan para nelayan juga akan semakin terancam.” kata Muara Torang, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara (Himsu) Tangerang Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2007, pasal 35 (i) Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, sambung Mura Torang, telah diatur secara tegas.

Luhut Binsar Panjaitan, Bisa disebut sebagai Presiden Bayangan NKRI. Jendral TNI (Purn) ini aktif dan getol menyuarakan Reklamasi di Indonesia. Menurut keterangan orang Istana, Luhut adalah barisan Jokowi yang mengatur tentang hal-hal strategis. Junior Moeldoko ini, dikenal sebagai orang yang keras. Saat ini Luhut menjabat sebagai Menko Matirim di era pemerintahan Jokowi. Presiden Bayangan.

UU No 27 Tahun 2007 berbunyi, “Setiap orang, secara langsung atau tidak langsung, dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila, secara teknis, ekologis, sosial, dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan merugikan Masyarakat sekitarnya.”

Menyikap hal tersebut, Himsu Tangerang Selatan, kata Muara Torang, menolak secara tegas Reklamasi Pantai tersebut. Diketahui, tidak hanya Jakarta, Banten dan Pulau Bali yang akan di Reklamasi, Pemerintah Pusat juga akan melakukan Reklamasi di Pelabuhan Belawan Internasional Container Terminal (BICT) dan Pelabuhan Kuala Tanjung Sumatera Utara.

Terpisah, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Jhoni Waldi mengatakan, Reklamasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dilakukan dari pihak Pelindo I, sejauh ini sudah aktif melakukan sosialisasi kepada para nelayan di Gabion.

Baca juga :  Kemendagri Terus Pantau Perkembangan Dana NPHD Daerah Sulawesi Tengah dan Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19

Sementara untuk para nelayan yang ada di kelurahan Belawan Satu, dan nelayan yang ada di kecamatan Medan Labuhan, Pelindo I tidak melakukan sosialisasi.

Melihat hal tersebut, Himsu Tangerang Selatan mengajak semua masyarakat Sumatera Utara agar tidak tinggal diam.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara, untuk terus menyuarakan penolakan reklamasi di Belawan dan Kuala Tanjung.” tegas Muara Torang dalam keterangan tertulisnya. (Haji Merah/Redaksi).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru