oleh

Soal Pembiayaan Pilkada, Ini Kata Direktur Poldagri Kemendagri

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Dalam menghadapi pesta demokrasi yang sebentar lagi berlangsung membuat kementerian dalam negeri terus melakukan langkah-langkah mencari formula dalam pembiayaannya.

Ditambah ada temuan terganggunya independensi KPU karena ikut dalam proses pe­rencanaan pelaksanaan dan regulasi mengenai besar­an APBD yang akan digelontorkan untuk pilkada membuat Pemerintah dalam hal ini Kemendagri akan mengkaji usulan pembiayaan pilkada melalui APBN ketimbang menggunakan APBD.

Dikutip dari mediaindonesia.com, Direktur Dalam Negeri Kemendagri Dr. Bahtiar Dalam diskusi publik yang bertajuk Model Pembiayaan Pilkada yang Efisien dan Efektif yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri di Hotel Mercure Ancol Jakarta Pada pada selasa 7/11/2017 mengatakan, soal pembiayaan pilkada yang dibebankan APBD ini sebuah persoalan karena dari sisi independensi penyelenggara, misalnya, mungkin penyelenggara dapat diintervensi langsung maupun tidak langsung oleh kekuatan-kekuatan politik lokal.

“Dengan ikut campurnya KPU dalam negosiasi, kontak langsung dengan eksekutif dan legislatif di daerah menjadi tinggi. Meskipun praktik tersebut belum bisa dibuktikan, itu menjadi salah satu hal yang dipikirkan Kemendagri,” Ujarnya.

Bahtiar Menuturkan, Arah kebijakan kita akan melakukan kodifikasi antara pemilu nasional dan lokal, kita satukan dalam satu kitab undang-undang pemilu. “Tentunya aspek penganggaran juga kita satukan, Jadi dari APBN saja, Sudah bisa kita rencanakan, sudah bisa kita perkirakan,” Jelasnya.

Menurut Bahtiar, dengan penganggaran yang berasal dari APBN, pemakaiannya akan lebih mudah dikontrol dan dihitung. Untuk pembiayaan yang berasal dari APBD, standardisasi sukar dilakukan karena regulasi lokal antardaerah yang berbeda. “Kalau satu sumber pembiayaan dari pusat, kita bisa melakukan standardisasi secara nasional jauh lebih mudah,” katanya.

Rencana ini paling memungkinkan untuk dilakukan pada 2024. Akan tetapi, revisi undang-undang perlu dilakukan terlebih DAHULU

Masih dikatakan bahtiar, Komisioner KPU Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik Pramono Ubaid Tanthowi mendukung pembiayaan pilkada terpusat. Menurutnya, pembiayaan pe­milu yang dilakukan dengan mengandalkan APBD membuat bupati menjadi korban.

“Obatnya untuk mengatasi masalah pendanaan mau enggak mau dibebankan pada APBN. Kasihan bupati, gara-gara pilkada serentak banyak proyek enggak selesai. Ini menghambat pembangunan yang lain. Gara-gara ada cost pilkada yang besar yang tidak direncanakan,” terang dia.

[mediaindonesia.com]

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru