oleh

Sosialisasi UU Pemilu dan RPP, Direktur Poldagri: Parpol Harus Inovatif dan Mandiri

MAKASSAR, KICAUNEWS.COM — Pasca Sahnya Perppu Pemilu Menjadi UU yang menyita perhatian publik dan memakan waktu yang begitu panjang kini tengah disosialisasikan.

Dimana dalam UU Pemilu tersebut Pemerintah berencana menaikkan bantuan keuangan partai politik (parpol) hampir 10 kali lipat atau lebih dari 900 persen dibandingkan sebelumnya. Saat ini, parpol pemenang pemilu mendapatkan bantuan Rp 108 persuara sah. Namun, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah diajukan ke Presiden, bantuan keuangan parpol adalah Rp 1.000 persuara sah.

Seperti dikatakan Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Bahtiar Saat mensosialisasikan UU Pemilu di Kabupaten Tana Toraja menyebutkan, RPP tersebut merupakan revisi atas PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol.

“Sebagai penjabaran atas PP itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Permendagri No 6 Tahun 2017,” kata bahtiar di Hotel Arthama, Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu kemarin (4/11/2017).

Direktur Poldagri Bahtiar bersama Pimpinan DPRD Kab Tana Toraja

 

Bahtiar bersama timnya tengah menyosialisasikan materi UU Pemilu dan RPP Bantuan Keuangan Parpol kepada DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makassar 4-6 November 2017.

“Pemerintah memiliki sejumlah alasan untuk menaikkan bantuan keuangan parpol. Bantuan itu untuk meningkatkan volume dan mutu kaderisasi parpol yang dirancang dalam pengembangan program dan sumber daya parpol,” ujarnya

Selain itu, bahtiar menambahkan, tercipta desentralisasi kewenangan internal parpol, sehingga parpol lebih inovatif dan mandiri. Bahtiar juga menilai, bantuan keuangan bisa untuk mendorong usaha revitalisasi pola rekruitmen dan promosi kader parpol untuk mencapai jenjang karir politik.

“Yang utama harapannya bisa menghilangkan praktik politik transaksional atau politik uang,”

Untuk diketahui, Bantuan keuangan parpol ini beberapa kali mengalami perubahan sejak reformasi. Berdasarkan PP No 51 Tahun 2001, bantuan keuangan parpol sebesar Rp 1.000 persuara sah. Namun, aturan tersebut diubah melalui PP No 29 Tahun 2005. Bantuan keuangan diberikan kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD sebesar Rp 21 juta perkursi pertahun.

Adapun Permendagri No 6 Tahun 2017 menyebutkan, bantuan keuangan diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD, yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Hadir pula dalam acara tersebut Pimpinan, anggota, dan staf sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja serta Direktur Utama PP-ANLI, Ketua DPP Asosiasi Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia (ALPEKSI).

[SHNet]

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru