oleh

Politik Uang Tak Diatur Perbup dan UU Pilkades, HMB: Pemda Pandeglang Tak Serius

PANDEGLANG, KICAUNEWS.COM – Sebanyak 108 desa se kabupaten Pandeglang, yang akan menggelar Pilkades secara serentak, Sabtu (04/10) telah memasuki masa tenang. Meskipun begitu, praktek demokrasi diakar rumput ini, tidak luput dari praktek money politik.

Melihat hal tersebut, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, Adhia Muzaki meminta pemerintah kabupaten Pandeglang, agar sama-sama mengawasi praktek politik diakar rumput itu.

“Dalam demokrasi, idealnya politik uang itu tidak usah diamini, sebab dari money politik itulah, praktek korupsi para pemimpin akan tumbuh, sehingga kedepannya banyak tuh, kades-kades terpilih masuk bui, jika menggunakan money politik saat Pilkades,” ujar Adhia Muzaki, dalam keterangan Persnya.

Dalam mengantisipasi hal tersebut, sambung Adhia, pemerintah harus berpartisipasi aktif, mengawasi, mengawal dan mengontrol dengan baik, pesta demokrasi ditingkat desa tersebut.

Ia juga menambahkan, selain perlunya peran pemerintah, dalam Pilkades ini, panitia penyelenggara juga harus bisa memberikan panismen kepada siapa saja calon kades yang melakukan money politik, agar mendapatkan dukungan dari warga setempat.

“Dalam mengantisipasi money politik, penyelenggara Pilkades harus bisa menekan money politik, misalnya penyelenggara harus melakukan upaya penyuluhan, kepada masyarakat sebelum pemilihan itu digelar, kemudian membuat seruan dimuka umum, tentang bahaya money politik.” tambah Adhia Muzaki.

Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2015 Tentang Pilkades, dan Peraturan Bupati (Perbup) No 29 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pilkades. Praktek politil uang (Money Politik) dalam Pilkades di dua aturan hukum tersebut, tidak diatur.

Kemudian, lanjut Adhia, jika ada calon kades yang melakukan money politik, penyelenggara harus tegas juga memberikan sanksi, dengan cara mendiskualitfikasi (gugur) calon kades tersebut.

“Salah satu langkah yang saat ini penting dilakukan oleh penyelenggara adalah, ya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.” lajut Adhia.

Baca juga :  Soal Pembentukan Resimen Mahasiswa di Maluku Utara, Ini Kata Wadankonas Menwa Indonesia

Meski demikian, Kapolres Pandeglang AKBP Ary Satriyan, seperti diberitakan sebelumnya mengegaskan, praktek money politik dalam Pilkades bisa dilakukan selama ada laporan dari warga. Laporan warga akan ditindak lanjuti, berdasarkan UU KUHP Pasal 149 ayat (1) dan (2).

Ayat (1) berbunyi, “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.”

Sementara ayat (2) berbunyi, ”Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.

“Karena di Pilkades ini tidak ada aturan yang mengatur (politik uang), kita gunakan KHUP, ada money politik dan penyuapan kita gunakan KUHP,” tegas Kapolres Pandeglang, AKBP Ary Satriyan. (Redaksi/Haji Merah).

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru