oleh

Menteri LBP Harus Dilawan!

Jakarta, Kicaunews.com – Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis perguruan Tinggi Muhammadiyah Dr Mukhaer Pakkanna menilai sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhur Binsar Pandjaitan yang “ngotot” terhadap keputusannya untuk melanjutkan mega proyek reklamasi teluk Jakarta menjadi tanda tanya besar.

“Ada permainan apa dibalik (reklamasi-red) itu?, ” Kata Mukhaer dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kicaunews.com, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Mukhaer menuturkan, fakta mengonfirmasi 85 persen wilayah Jakarta ini dikuasai pemodal kakap. “Di balik amburadulnya penanganan reklamasi teluk Jakarta, justru pemodal kakap tertawa lebar menunggu durian runtuh,” bebernya.

Merujuk konsultan properti, Knight Frank, sambung Mukhaer, bahwa Jakarta ini telah dinobatkan peringkat tertinggi dalam perkembangan dari 30 kota lain di dunia. Global Cities Index (2015) meliputi perkembangan pasar real estate di kota-kota besar dunia.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa konsekuensinya adalah warga miskin kota menjadi korban penggusuran lahan, bahkan secara biadab. Demikian juga, lahan dikawasan penyangga Jakarta juga dikuasai oleh pengembang properti raksasa yang menggandeng asing.

Menurutnya, ngototnya Menteri LBP harus dilawan, bukan semata wacana, tapi harus dengan pressure.

“Data yang saya sampaikan di atas membuktikan bahwa reklamasi itu hanya akan melipatgandakan keuntungan bagi para pemilik modal raksasa dan kaum berada, bukan masyarakarat Jakarta, bukan kaum nelayan yang selalu dijerat lingkaran setan kemiskinan,” tegas Mukhaer yang juga Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta ini.

“Sejauh data yang saya peroleh, hingga kini pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura dan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) masih ditunda oleh DPRD DKI dan belum menemukan hasil. Sedangkan, dua aturan tersebut menjadi acuan atau payung hukum untuk melanjutkan proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Ini berarti, dengan tertundanya pembahasan dua aturan tersebut, sejatinya proyek reklamasi itu masih ilegal. Kok, tega-teganya Menteri  LBP mencabut moratorium untuk mengizinkan kembali reklamasi itu?, ” imbuhnya.

Baca juga :  Kasus Reklamasi, ProDEM: Ahok Layak Untuk Tersangka

Oleh karena itu, Mukhaer meminta segera hentikan loby “yahudi” yang selalu bermain busuk di balik layar dan mengguyur fulus ke kantong-kantong pejabat serta politisi bejat dalam penguasaan lahan. Ini semua karena ekses ketidakaturan dan amburadulnya manajemen lahan.

“AFEB PTM menekankan bahwa pemerintah pusat harus secara serius melakukan agenda reformasi pertanahan, pendataan, manajemen tanah, redistibusi lahan yang tidak semata lip service dan pencitraan. Tentu, harus disertai dengan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan,” tukas Mukhaer. (Jef)

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru