oleh

Tiga Tahun Jokowi, SETARA Minta Presiden, Serius Tangani Persoalan HAM

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dalam sektor pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi, memang masih memiliki trend positif. Namun dalam sektor penegakan hukum dan HAM, kinerja Jokowi masih belum terlihat serius.

Demikian hal ini dikatakan, peneliti dari SETARA Institute, Achmad Fanani Rosyidi, Sabtu (21/10) malam, dalam keterangan tertulisnya, saat dimintai keterangan Group Kicau.

Achmad Fanani mengatakan, padahal dalam janji politik Nawacita, sektor penegakan hukum dan HAM, masuk dalam skala prioritas sebagai agenda utama dalam pembangunan, dalam rentang tiga tahun ini, Presiden Jokowi nampaknya terlihat, tidak begitu memahami menangani persoalan hukum dan HAM.

“Ketidakseriusan mengurusi persoalan HAM, dapat dilihat dari, kebijakan Jokowi memilih pejabat publik di area strategis mengurusi persoalan HAM.” ujar Peneliti SETARA Institute, Achmad Fanani.

Dengan dipilihnya Wiranto, sebagai Menko Polhukam, dan Ryamrizard, sebagai Menteri Pertahanan, kata Achmad Fanani menegaskan, adalah bukti nyata, bahwa Presiden Jokowi terkesan main-main soal penuntasan persoalan HAM.

“Bukannya memilih tokoh yang memiliki integritas, malah memilih Wiranto sebagai Menkopolhukan dan Ryamrizard sebagai Menhan, padahal mereka diduga pelaku pelanggar HAM.” tegas Achmad Fanani.

Berdasarkan catatan SETARA Institute, diera kepemimpinan Jokowi, kasus HAM bertambah secara masif. Pada tahun 2016, sebanyak 68 peristiwa pelanggaran HAM terjadi, dan 2.214 orang ditangkap di Papua.

Selain itu, SETARA Institute juga menggaris bawahi, kekerasan aktivis dan kriminalisasi yang menimpa Novel Baswedan, juga tak terselesaikan.

Masih menurut catatan SETARA Institute, selama era Jokowi, pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, belum tersentuh, padahal dalam janji politiknya, Jokowi akan menyelesaikan persoalan tersebut.

Sekedar informasi, Jumat (20/10), Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK sudah memasuki tiga tahun. (Redaksi/Haji Merah).

Baca juga :  Diskusi Mahasiswa Papua Dibubarkan, Setara Institute: Aparat Langgar Hak Berserikat
Kiri, Presiden Jokowi, Kanan, Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru