oleh

Tiga Tahun Jokowi, Gerindra Sebut Kualitas Demokrasi Jadi Catatan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, partai Gerindra berikan catatan dan rapot merah pada Presiden Jokowi, terutama pada aspek demokrasi. Dari tiga tahun Jokowi, memang ada yang positif, diantaranya masalah pembangunan infrastruktur.

Tapi masalah pembangunan itu, tidak semua tepat arah, dan tepat sasaran, sebab membangun infrastruktur itu, membutuhkan dana yang besar, dan lokasi titiknya pun harus dapat disesuaikan.

Demikian hal itu dikatakan, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, seperti dilansir Detik, Jumat (20/10).

“Jangan sampai nanti kejadian pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya yang mahal, mangkrak. Karena tidak didukung anggaran yang cukup,” ujar Riza Patria.

Riza yang juga Anggota Komisi II DPR ini juga, memberikan catatan merah untuk Jokowi, dalam aspek demokrasi. Pasalnya pemerintah memaksakan presidential threshold 20 persen.

“Kalau dari aspek demokrasi, menurut kami luar biasa. Menurut kami ini catatan merah ya. Konstitusi pemilu misalnya, pemerintah memaksakan presidential threshold 20 persen, ini sangat melanggar. Melanggar hak demokrasi, keadilan, melanggar hak yang sama, melanggar konstitusi,” ungkap Riza.

Politisi dari partai besutan Prabowo Subianto ini lebih lanjut menilai, kebijakan Jokowi-JK yang memaksakan presidential threshold 20 persen berbahaya. Hal ini karena pemerintahan Jokowi-JK sudah masuk di 2 tahun terakhir.

“Justru ini sangat berbahaya, memasuki dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK, memasuki tahun politik harusnya pemerintah lebih akomodatif, membangun sinergitas antarlembaga, antarparlemen, antar fraksi.” ujar Riza

“Pemerintah harusnya membangun kebersamaan, persaudaraan, bukan mengambil jarak, bukan dengan mudah membeda-bedakan,” ujar Riza

“Dengan keluarnya presiden threshold dan perppu itu sudah membatasi, itu membangun jarak namanya. Dengan keluarnya Perppu itu membatasi dan membangun jarak ya, jadi tidak baik ya. Dua hal ini berbahaya ya untuk berbangsa dan bernegara apalagi ini memasuki tahun politik,” tegas Riza.

Baca juga :  Pelatihan Ketrampilan Tata Boga di LPKA I Tangerang Resmi Ditutup

Riza menyarankan, pada tiga tahun kepemimpinan Jokowi ini, pemerintah seharusnya, bisa mencanangkan program jangka menengah dan pendek.

Dia mencontohkan, misal seperti masalah sembako, pengangguran dan tingginya harga listrik.

“Yang harus dilakukan selain program jangka panjang, adalah program jangka menengah dan pendek. Sekarang pemerintah harus menangani masalah yang ada di depan, masalah sembako, masalah tingginya listrik, pengangguran, sulitnya lapangan pekerjaan. Itu masalah yang harus diatasi,” pungkas Riza. (Editor/Redaksi).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru