oleh

Hasil Kesepakatan, Kapolsek Diberikan Wewenang Awasi Dana Desa

 

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Kapolsek mulai saat ini telah diberikan wewenang, untuk mengawasi penggunaan dana desa. Pemberian tugas ini merupakan hasil kesepakatan, antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan Kemendes PDTT, Eko Sandjojo. “Pengawasan dana desa ini kita sepakati tunggal yang mengawasi, yaitu kapolsek dengan bhabinkamtibmasnya,” ujar Mendagri, Tjahjo, seperti dilansir Detikcom, Jumat (20/10) di gedung Rupatama Mabes Polri.

Pekan depan, kata Tjahjo, menambahkan, Kemendagri akan mengumpulkan para Wali Kota/Bupati se-Indonesia, untuk menekankan perihal, tidak boleh ada uoaya intervensi kepada Kapolsek, dalam hal pengawasan dana desa. “Bupati dan wali kota minggu depan akan kami kumpulkan sampai ke camat, dalam upaya tidak boleh intervensi peran kapolsek dan kapolres dalam hal pengawasan dana desa,” tambah Tjahjo.

Diketahui, pagi ini Tito, Eko, dan Tjahjo menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan, penanganan permasalahan dana desa. Acara teken MoU itu diadakan bersamaan di Pusat Data dan Analisis (Puldasis) Polri, Gedung Utama Mabes Polri lantai 5 pukul 07.30 WIB.

Dalam layar video ditayangkan tujuan penandatanganan MoU yaitu untuk terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama antar ketiga pihak ini. MoU ini berlaku selama 2 tahun ke depan, sejak ditandatangani ketiga pihak. Jika masa berlaku habis, maka dapat diperpanjang dengan catatan koordinasi antar pihak yang terikat paling lambat 3 bulan sebelumnya. Usai penandatanganan MoU, dilakukan video conference dengan 33 kapolda serta jajarannya. (Editor/Redaksi).

MoU Mendagri, Kemendes PDTT dan Polri, terkait pengawasan Dana Desa.
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru