oleh

PAN dan Hanura Sepakat, Pemerintah Harus Putus Kontrak Freeport

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang meminta, pemerintah bersikap tegas dan keras pada Freeport mengenai disvestasi 51 persen saham. Sapta Odang, akrab disapa OSO ini juga menegaskan, jika Freeport bersikap mancla mencle lagi, maka pemerintah harus berani memutus kontrak atas perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Catatan redaksi Group Kicau, dalam beberapa bulan terakhir, Pemerintah dan Freeport melakukan negosiasi alot mengenai perpanjangan kontrak pengelolaan tambang emas di Papua. Agustus lalu, Freeport menyatakan setuju melakukan divestasi saham sebesar 51 persen dan berjanji segera membangun pabrik pemurnian konsentrat (smelter).

Meski demikian, awal bulan kemarin, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson mengirim surat ke Kementerian Keuangan yang isinya menolak skema divestasi 51 persen saham yang ditawarkan Pemerintah. Setelah dilakukan pertemuan ulang, Menteri ESDM Ignasius Jonan memastikan bahwa Freeport tetap komitmen melakukan divestasi itu.

“Indonesia harus punya sikap tegas soal divestasi saham Freeport. Mereka harus ikut aturan kita. Ini negara kita, produk kita, mereka harus ikut,” ujar Oesman Sapta Odang, sebagaimana dilansir Rakyat Merdeka Online, Kamis (12/10).

Tak hanya itu, OSO juga berharal, negosiasi pemerintah dengan Freeport bisa berlangsung lancar, dan freeport tidak lagi mancla mencle. Jika terjadi demikian, kata OSO menambahkan, maka iklim usaha, investasi dan pemerataan pembangunan di negeri ini dapat berjalan dengan baik.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Taufiq Kurniawan mengatakan, pemerintah harus bisa mengakhiri kontrak dan mengambil alih, pengelolaan tambang emas yang ada di Papua tersebut.

“Tuan rumah itu kita, jangan dibuat ruwet. Kalau pihak sana (Freeport) tidak setuju, ya diputus saja,” ujar Taufiq.

Baca juga :  Polsek Telagasari Patroli SPBU

Taufiq, yang saat ini jadi Wakil Ketua DPR RI ini juga menambahkan, kalangan Dewan dipastikan mendukung pemerintah, guna menggolkan disventasi 51 persen saham freeport. Tak hanya itu, dia juga mengajak semua pihak untuk sama-sama mendukung pemerintah, dalam negosiasi tersebut.

“Kita harus dukung Pemerintah. Upaya Pemerintah ini untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa,” tambah Taufiq Kurniawan, Red. (Editor Redaksi Group Kicau).

Dokumen Redaksi.
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru