oleh

Kinerja BPJS Kesehatan Hanya Pencitraan dan Akal-Akalan ?

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menilai, kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) hanya pencitraan dan akal-akalan. Pasalnya, selama ini, BPJS Kesehatan hanya pintar melakukan program pencitraan dan menutup-nutupi kegagalan yang sudah kian menumpuk.

Demikian hal ini dikatakan Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS) Hery Susanto, Kamis (12/10) seperti dikutip dari Rakyat Merdeka Online.

Hery meminta, semua jajaran direksi dan dewan BPJS Kesehatan harus segera diaudit, serta diberikan sanksi tegas. “Kami meminta agar dilakukan evaluasi total terhadap kinerja jajaran direksi dan dewas BPJS kesehatan. Juga, perlu ada punishment dengan mengganti jajaran elitenya,” ujar Hery Susanto.

Selain itu, Hery juga mendesak agar pemerintah segera merevisi UU BPJS tentang pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mengevaluasi kinerja direksi dan dewan BPJS Kesehatah. Jika pemerintah tidak melakukan hal itu, maka pihaknya akan segera melakukan pembangkangan.

“Jika tidak dilakukan segera, maka kami serukan pembangkangan sipil guna menolak program JKN yang salah urus itu,” tegas Hery, red.

Dengan jumlah peserta sebanyak 180 jutaan, kata Hery menambahkan, pelayanan dan pengolaan BPJS Kesehatan sudah carut marut.

“Fasilitas kamar Rumah Sakit dari semua kelas BPJS tidak akan pernah kosong dan selalu penuh, kecuali yang diambil menjadi pasien umum atau kelas VIP yang tidak ditanggung BPJS. Begitu juga ketersediaan obat dan lainnya menjadi mata rantai problem yang tidak pernah putus,” tambah Hery.

Tidak hanya itu, Hery juga menilai, selama ini tunggakan iuran di level warga, pemberi kerja, dan Pemerintah Daerah (Pemda) juga masih sukar diraih. Heri menegaskan, selama ini, BPJS Kesehatan tidak punya langkah efektif untuk menangani problem tunggakan.

Baca juga :  MenPAN-RB Buka Pornas Korpri XV Tahun 2019 di Bangka Belitung

“Meski ada kader JKN dari warga yang mereka rekrut pun tak jalan karena warga kader JKN tidak mau menjadi bumper BPJS.” ujar Hery.

“Masyarakat protes sebab pelayanan buruk. Ditambah lagi, saat ini daya beli masyarakat rendah, jangankan untuk JKN untuk kebutuhan harian mereka saja susah. Dengan besaran iuran yang berlaku sekarang banyak yang menunggak, apalagi jika iuran BPJS Kesehatan naik,” tegas Hery.

Dia juga menegaskan, selama ini orientasi BPJS Kesehatan hanya mengedepankan kuantitas, dan dalam segi pelayanan sangatlah buruk. “Jajaran direksi tidak kreatif dan tidak inovatif, selalu defisit dan meminta bantuan pemerintah hingga upaya menaikkan iuran BPJS,” tegas Hery. (RMOL/Editor Redaski).

BPJS Kesehatan
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru