oleh

AMPRAK Desak KPK, Konsisten Tangani Kasus Korupsi Bupati Rokan Hulu

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Praktek korupsi di Indonesia semakin menggurita, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2016 telah menangani ratusan kasus korupsi, dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, ketua partai politik, sampai direktoriat Jenderal.

Sejak tahun 2016, Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam Preas Rilisnya menyebut, perilaku dan praktek korupsi semakin meningkat. Sejak tahun 2016 ICW menemukan sebanyak 482 kasus dengan jumlah tersangka, 1.101 tersangka dengan kerugian negara sebanyak 1,45 Triliun rupiah.

Hasil keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan, Riau masuk sebagai daerah dengan tingkat terkorup di Indonesia, setelah Sumatera Utara, Aceh, Papua, Papua Barat dan Banten.

Menyikapi hal tersebut, Koordinator Aliansi Mahasiswa Pemuda Riau Anti Korupsi, Rahman Bagariang mengatakan, semangat anti korupsi dan penegakan hukum dan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, selain mendapatkan apresiasi, juga harus di dukung.

Namun demikian, kata Rahman menjelaskan, aksi heroik KPK dalam membasmi koruptor di Riau, telah tercederai oleh kasus bebas murninya seorang terdakwa. Rahman menyebut, orang tersebut bernama Suparman, Bupati Rokan Hulu, pada 22 Februari 2017 kemarin.

“Semua pihak terperangah, bahkan nyaris tidak percaya, bahwa di pengadilan, KPK kalah oleh seorang terdakwa koruptor dengan kasus suap APBD Riau.”ujar Rahman Bagariang, dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana diterima redaksi Group Kicau, Kamis (12/10).

Suparman, kata Rahman menjelaskan, yang saat itu menjadi tersangka atas dugaan suap APBD Perubahan tahun 2014 dan APBD Murni tahun 2015, bebas di pengadilan.

Rahman menceritakan, kasus bebasnya Suparman, bermula dari adanya Operasi Tangkap Tangan, pada Gubernur Riau, Annas Ma’mun dalam perkara korupsi rencana APBD Perubahan tahun 2014 dan rencana APBD tahun 2015.

“Dalam OTT yang dilakukan KPK, ada pengembangan yang dilakukan sampai tiga tersangka lainnya yang ditetapkan yaitu Mantan anggota DPRD Riau Ahmad Kirjauhari, Suparman mantan Bupati Kabupaten Rokan Hulu dan Johar Firdaus mantan ketua DPRD Riau.” jelas Rahman Bagariang.

Baca juga :  LK 1 HMI Komisariat Ekonomi UIA Cabang Jakarta Timur

Pasca divonis pengadilan, kata Rahman menambahkan, KPK menyatakan keberatan dan dalam waktu dekat akan melakukan upaya hukum berbentuk kasasi ke Mahkamah Agung.

Namun demikian, kata Rahman, tercatat sudah hampir 6 bulan sejak divonis bebas. Upaya yang dilakukan oleh KPK, jelas Rahman, belum juga tampam terlihat.

Oleh karena itu, kata tambah Rahman, Aliansi Mahasiswa Pemuda Riau Anti Korupsi, mendesak KPK untuk bersikap konsisten, melanjutkan upaya Hukum berbentuk Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Bupati Rokan Huku, Suparman yang telah divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

“Kami meminta KPK segera memberikan keterangan terhadap publik terkait perkembangan upaya hukum terhadap Bupati Rokan Hulu Suparman,” tambah Rahman.

“Kami juga mendesak Mahkamah Agung untuk mempercepat proses Hukum Bupati Rokan Hulu.” jelas Rahman Bagariang.

Rahman juga menilai, Suparman, Bupato Rokan Hulu, telah melakukan indikasi melakukan gratifikasi terhadap kejaksaan, sehingga dia (Suparman) bisa bebas dari status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Bupati Rokan Hulu, Suparman. Saat ini Redaksi Group Kicau, masih terus melakukan konfirmasi terhadap yang bersangkutan, untuk dimintai

keterangan. (Editor, Haji Merah/Redaksi Group Kicau).

 

Foto Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber Foto. Detik.com/ redaksi Group Kicau.
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru