oleh

Soal Pembangunan di Banten, Bappeda dan Pengamat Beda Pendapat

TANGSEL, KICAUNEWS.COM – Ada empat indikator makro tang bisa dicapai dan diukur, keempat indikator ini dapat diukur dan dibandingkan, dilevel kabupaten dan nasional. Pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kedua laju pertumbuhan ekonomi, Ketiga, tingkat kemiskinan, dan keempat tingkat pengangguran terbuka. Keempat hal ini harus dipertanggung jawabkan oleh Kepala Daerah terutana dilevel Provinsi.

Demikian Hal ini dikatakan, Kasubid Perencanaan Program dan Anggaran, Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Daiman, dalam diskusi publik, bertajuk “17 Tahun Banten:  Membaca Arah Pembangunan Banten, Mau Bagaimana,?, yang digelar Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta.

“Jadi untuk provinsi Banten, IPM kita diangka 70,96 persen, sementara Indonesia itu diangka 70,18 persen, itu artinya secara IPM kita masuk rata-rata Nasional, sementara tingkat kemiskinan itu diangka 5,36 persen, Nasional itu diangka 10,7 persen,” ujar Daiman.

Dalam acara diskusi publik, yang digelar Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta di Jl. Semanggi II, Ciputat, Tangerang Selatan itu, Daiman mengatakan, angka kemiskinan di Banten jauh sekali di Nasional.

“Jadi angka kemiskinan di Banten itu jauh sekali di Nasional, itu artinya kita selisih 5 persen, Banten itu peringkat ke 5 setelah DKI, dan Babel.” ujar, Daiman.

Dia menjelaskan, Permasalahan yang terjadi saat ini, jika angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) itu di break down. Maka, kata Adiman, kita akan melihat, ada kesenjangan.

“Kita hitung misalnya, rata-rata lama sekolah, untuk Banten selatan itu diangka 9,5 sementara di Tangerang Selatan itu 3,2, yang lebih parah itu di lebak. Ini yang menjadi tantangan kita.” ujar Daiman

“Jadi ada empat hal, yang menjadi strategi kita, pertama kesenjangan wilayah, kedua, soal pendapatan daerah, ketiga, kemiskinan dan pengangguran terbuka, keempat, tata kelola pemerintahan, angka kemiskinan kita itu 5,2 persen, tapi kalau kita break down Kota Tangerang itu, 1,2 persen, dan Lebak, dan Pandeglang masih dua digit, 10,2 persen.” ujar Daiman.

Baca juga :  Sat Reskrim Polsek Klari Lakukan Pemeriksaan Korban Penganiayaan

Daiman berharap, dengan digelarnya diskusi publik oleh HMB Jakarta, mahasiswa Banten bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah.

“Saya berharap teman teman mahasiswa juga bisa memberikan masukan,” ujar Daiman Kasubid Perencanaan Program dan Anggaran, Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Pengamat Politik, Dr. Ali Nurdin di tempat yang sama menilai, yang harus dipikirkan oleh pemerintah, bukan hanya persoalan indikator makro, yang terpenting pemerintah bisa memakmurkam rakyatnya.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten itu bisa berubah, dalam skala penghitungan, indikator makro itu memang penting, tetapi apakah bisa berubah dengan baik, ya itu gimana pemerintah,” ujar Ali Nurdin.

Selain itu, Ali Nurdin juga menilai, dalam beberapa persoalan, masalah Infrastruktur memang penting untuk di bangun. Dia menegaskan, rakyat tidak akan melihat persoalan infrastruktur itu masuk ke wilayah Provinsi, Daerah atau Nasional.

“Dibeberapa persoalan, memang persoalan jalan misalnya, jalan menuju, palima saja masih banyak yang bolong-bolong, pembangunan jalan dari palima saja masih seperti itu, ya intinya rakyat itu, tidak akan melihat jalan itu jalan desa, jalan provinsi, atau jalan kabupaten, jurstru yang rakyat inginkan itu jalan itu bagus, dengan begitu provinsi harus bisa menempuh hal itu,” ujar Ali Nurdin.

Dia juga mencontohkan, persoalan infrastruktur yang banyak bermasalah, bukan ada di Provinsi, namun ada di kabupaten-kabupaten. Dia menegaskan, pemerintah harus turun langsung melihat jalan-jalan yang rusak ke daerah-daerah.

“Persoalan Infrastruktur, justru Banten ini jalan yang rusak, itu kerusakannya ada di daerah kabupaten, cobalah kita lihat jalan menuju Pagelaran, Patia, Cimoyan, itu parah sekali,” ujar Ali.

Sebelumnya, dalam diskusi publik tersebut, HMB Jakarta telah mengundang, Kepala Bappeda Provinsi Banten, Hudaya Lotuconsina, namun secara mendadak dia membatalkan dan tidak dapat hadir, dan mengirimkan perwakilan. (Haji Merah/Redaksi).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru