oleh

BAPPEDA Sebut IPM Banten Masuk Rata-Rata, Pengamat: Skala Penghitungan Bisa Berubah

TANGSEL, KICAUNEWS.COM –

Kasubid Perencanaan Program dan Anggaran, Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Daiman, menyebut ada empat indikator makro yang bisa dicapai dan diukur. Keempat hal tersebut dapat diukur dan dibandingkan dilevel kabupaten dan nasional.

“Pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kedua laju pertumbuhan ekonomi, Ketiga, tingkat kemiskinan, dan keempat tingkat pengangguran terbuka, keempat hal ini, harus dipertanggung jawabkan oleh Kepala Daerah terutama dilevel Provinsi.” kata Daiman, diacara diskusi publik, yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta.

Diskusi Publik yang bertajuk, ’17 Tahun Banten:  Membaca Arah Pembangunan Banten, Mau Bagaimana,?’ ini dihadiri oleh Bappeda Provinsi Banten, Pengamat Politik, Dr. Ali Nurdin, Sejaran Banten, Bony Triyana, dan Polda Banten, yang diwakili oleh Kasubdit Dit 3 Intelkam Polda Banten, AKBP Saefuloh.

Daiman menjelaskan, angka IPM di Provinsi Banten saat ini berada pada angka 70,96 persen, sementara IPM Indonesia, berada diangka, 70,18 persen.

Dia mengatakan, secara umum, IPM di Provinsi Banten, telah masuk rata-rata. Sementara, masih kata Adiman mengatakan, angka kemiskinan di Banten, pada angka 5,36 persen, dan pada level nasional, diangka 10,7 persen.

“Jadi angka kemiskinan di Banten itu jauh sekali di Nasional, itu artinya kita selisih 5 persen, Banten itu peringkat ke 5 setelah DKI, dan Babel.” ujar, Daiman, Kasubid Perencanaan Program dan Anggaran, Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Provinsi Banten, saat diskusi.

Senada, Pengamat Politik, Dr. Ali Nurdin menilai, yang paling terpenting yang harus dipikirkan oleh pemerintah, bukan hanya persoalan indikator makro. Dia menegaskan, pemerintah harus memakmurkan rakyat, dan rakyat meminta hal tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten itu bisa berubah, dalam skala penghitungan, indikator makro itu memang penting, tetapi apakah bisa berubah dengan baik, ya itu gimana pemerintah,” ujar Ali Nurdin.

Baca juga :  Sat Narkoba Polres Indramayu Ungkap Kasus Tindak Pindana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu

Sekedar informasi, sebelum diskusi publik tersebut, HMB Jakarta, mengundang kepala Bappeda Provinsi Banten, Hudaya Lotuconsina, namun dia tak dapat hadir dan mengirimkan perwakilan, sementara Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah juga tak hadir, dan mendadak membatalkan untuk hadir.

Meski demikian, Daiman tak menampik, jika angka IPM itu di break down, maka permasalah IPM di Banten akan terlibat bermasalah, permasalahan kesenjangan akan terlihat.

“Saya akan mencontohkan satu saja, kita hitung misalnya, rata-rata lama sekolah, untuk Banten selatan itu diangka 9,5 sementara di Tangerang Selatan itu 3,2, yang lebih parah itu di lebak. Ini yang menjadi tantangan kita, (Bappeda)” terang Daiman.

Meski begitu, Daiman berharap, dengan digelarnya diskusi publik oleh HMB Jakarta, mahasiswa Banten bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. “Saya berharap teman teman mahasiswa juga bisa memberikan masukan,” ujar Adiman. (Haji Merah/Redaksi).

Diskusi Publik, Himpinan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta.
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru