oleh

LAUNCHING JMN Gelar DISKUSI PUBLIK, “Quo Vadis BUMD DKI Jakarta?

JAKARTA, KICAUNEWS.COM– (04/10) Rabu, Ahmad Sulhy Hermani selaku Direktur Eksekutif melaunching Jakarta Monitoring Network (JMN) di sertai diskusi publik dengan tema Quo Vadis BUMN Jakarta,

Menjadi Beban APBD atau Penghasil PAD
Acara di selenggarakan
di Gedung Serbaguna Jakarta media Center atau Dewan Pers, Jl. kebon Sirih Jakarta Pusat, menghadirkan
Nara sumber :

1. M. Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI),
2. Ucok Sky Khadafi (CBA),
3. Yurianto (Kepala Badan Pembina BUMD DKI)

Pelantikan Gubernur baru DKI Jakarta, Anies Sandi tinggal menghitung hari,Insha Allah akan dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2017 Lewat kepemimpinan baru tersebut, banyak harapan akan satu perubahan terjadi di jakarta. salah satunya BUMD yang minim terobosan.

Sejak ibukota dipimpin Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, kondisi sejumlah BUMD ternyata tidak berkembang. Malah cenderung membebani APBD karena kerap meminta Penyertaan Modal Daerah (PMD).

Hal tersebut dikemukakan Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN), Ahmad Sulhy

Padahal secara garis besar, BUMD merupakan bagian dari pendorong pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Dengan begitu BUMD didorong secara mandiri mencari modal untuk belanja sendiri tanpa selalu mengandalkan APBD.

Masih ada kawasan tertentu di DKI Jakarta yang tidak mendapat air bersih padahal Pemprov DKI Jakarta memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Air Minum (PAM). Fakta ada rakyat Jakarta yang mengalami krisis air bersih adalah sungguh memprihatinkan.

Rakyat Jakarta mengalami krisis air bersih merupakan salah satu contoh buruknya kinerja BUMD. Secara umum kinerja BUMD Jakarta sangat buruk. Tiap tahun Pemprov DKI Jakarta melalui APBD terpaksa menyuntik dana sekitar Rp10 triliun untuk BUMD.

Kondisi seperti ini di mana BUMD selalu ‘menetek’ dana APBD harus dihentikan. Seluruh direksi dan komisaris BUMD yang notabene adalah orang-orangnya Ahok harus diganti semua karena terbukti gagal total membenahi BUMD. Pola pikir dan orientasi Direksi dan Komisaris BUMD hanya untuk korupsi, tidak lagi bisa dibiarkan. Saya mendorong LSM (lembaga swadaya masyarakat) agar pelototi kinerja BUMD. Kalau ada korupsi, segera laporkan ke KPK dan Kejaksaan,” tegas M Taufik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

Baca juga :  Koperasi 212, Quo Vadis?

Ironis BUMD keseringan minta PMD, Sebut saja yang disampaikan oleh Pemprov DKI terkait kemajuan PT Food Station Cipinang Jaya, yang perkembangannya tidak lagi sekadar menyewakan kios, dan mulai masuk pasar.

“Tetapi bisakah Food Station Cipinang Jaya berperan sebagai “pemain” sekaligus “wasit”? Apakah sebagai “pemain” juga mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan? Karena sampai hari ini BUMD itu hanya sebagai peminta operasi pasar ke Bulog atau pemerintah begitu harga-harga merangkak naik,” kata Sulhy.

Hal yang sama terjadi di PD Pasar Jaya yang saat ini tengah menunggu perubahan status menjadi Perumda. Berdasarkan data yang dimiliki JMN, menurut Sulhy, banyak pembangunan pasar dan renovasi gedung yang justru menggunakan PMD, bukan dari surplus perusahaannya.

Atas dasar itulah, kata Sulhy, JMN merekomendasikan kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk segera melakukan audit dan evaluasi kinerja BUMD. “Kami juga meminta Anies-Sandi untuk menghapus BUMD yang tidak sehat dan terus menerus jadi beban APBD,” katanya. (A Widhy)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru