oleh

RDP Antara Komisi II DPR dan KPU Serta Bawaslu: Pendidikan Penyelenggara Pemilu Tingkat TPS Perlu di dukung

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — WAKIL Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo mendukung diadakannya pendidikan bagi penyelenggara pemilu di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) guna menghasilkan penyelenggara pemilu yang terampil.


“Pada Pemilu 2019 ada sekitar 5,6 juta penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Dengan bekal pendidikan, mereka akan memiliki keterampilan sebagai penyelenggara pemilu,” kata Fandi Utama saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dan KPU dan Bawaslu, di Gedung MPR/DPR/DPD, kemarin.

Pada RDP tersebut hadir, Ketua Komisi II Zainuddin Amali, Wakil Ketua Komisi II A Riza Patria dan Lukman Edy, serta anggota Komisi II DPR.

Dari KPU hadir, Ketua KPU Arif Budiman yang didam-pingi anggota KPU Ilham Syahputra, serta Sekjen KPU Arif Rahman Hakim.

Kemudian dari Bawaslu hadir anggota Bawaslu Rahmat Bagja dan Kepala Biro TPPP Bawalu Bernard DS. Hadir juga Direktur Politik Ditjen Kesbangpol Kemendagri Bahtiar.

Menurut Fandi Utomo, jumlah 5,6 juta penyelenggara pemilu di tingkat TPS merupakan akumulasi dari jumlah petugas atau kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tingkat TPS.

“Pada Pemilu 2019 ada sekitar 800.000 TPS di seluruh Indonesia. Di setiap TPS ada sebanyak tujuh orang petugas atau KPPS, sehingga jumlah totalnya 5,6 juta jiwa.’’

Menurut Fandi, pengadaan pendidikan untuk penyelenggara pemilu ini harus didukung anggaran dari APBN, sehingga hal ini perlu diatur dalam Peraturan KPU.

Politikus Partai Demokrat ini memperkirakan jika menjelang Pemilu 2019 diselenggarakan pendidikan bagi penyelenggara pemilu, menghadapi Pemilu 2024, sudah ada paling tidak tidak 5,6 juta orang yang memiliki keterampilan sebagai penyelenggara pemilu di tingkat TPS.

Pada RDP sebelumnya juga membahasa soal kotak suara transparan yang dapat digunakan di Pilkada 2018. Meski demikian kotak suara transparan dapat digunakan dengan catatan.

Yang dimaksud dengan catatan ialah dalam pilkada serentak, belum bersifat wajib, hanya diprioritaskan bagi pengadaan kotak suara untuk penggantian terhadap kotak suara yang rusak atau hilang.

Menjadi tantangan
Menurut anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi (Awiek) Pilkada 2018 akan diselenggarakan di 171 daerah meliputi, 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Pilkada 2018 merupakan pilkada serentak yang ketiga, setelah sebelumnya diselenggarakan di 269 daerah pada 9 Desember 2015 serta di 101 daerah pada 15 Februari 2017.

Menurut Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowam, Pilkada 2018 dan pemilu serentak 2019 menjadi tantangan seluruh elemen bangsa Indonesia, terutama KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara serta peserta.

Hasil pengawasan DPD pada Pilkada 2017, ada beberapa permasalahan penting di antaranya, penyusunan beberapa peraturan KPU mengalami inkonsistensi. Selain itu cuti bagi petahana yang berakhir tiga hari sebelum masa tenang memiliki dampak pada potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk memengaruhi jalannya proses pemilihan.

Adapun untuk aspek operasional, permasalahan yang muncul ialah pencairan anggaran mengalami keterlambatan, validitas daftar pemilih tetap, dan penggunaan surat keterangan juga bermasalah.

[MEDIA INDONESIA]

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru