oleh

Ketua Ombudsman RI Isi Materi di Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan Partai Politik

BOGOR, KICAUNEWS.COM– Prof Amzulian Rifai, S.H., LLM., PH.D Ketua Ombudsman Republik Indonesia mengisi materi di acara Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi pimpinan organisasi kepemudaan Partai Politik yang di ikuti 150 peserta dari 10 partai politik,di gelar oleh Mahkamah Konstitusi di Pusdiklat MK, cisarua bogor yang berlangsung dari tanggal 11-14 September 2017.

Pada hari rabu 13 September 2017, Prof Amzulian Rifai selaku ketua Ombudsman RI mengisi materi tentang ‘Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD 45’ (Mekanisme Hak Azasi Manusia).

Dalam paparan materi nya beliau menjelaskan tentang HAM, menurut UU No 39 th 1999 yang di maksud HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan AnugrahNya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Tiga peran negara dalam HAM menurut Prof Amzulian Rifai: Pertama, Prevensi pencegahan dini terhadap semua potensi sosial yang dapat memunculkan pelanggaran HAM. Proteksi: Kedua, Perlindungan kepada semua kompenen masyarakat yang rentan menjadi pelanggaran HAM. Ketiga, Promosi: sosialisasi setiap kovenan yang berkaitan dengan HAM.

Lebih lanjut, beliau memaparkan juga tentang perkembangan pemikiran HAM yakni: Hukum Alam, Magna Charta (1215),
Kontrak sosial(JJ Rosseau ),Trias Politika( Montesquieu ), Hukum Kodrati (John Locke), The American Declaration of Independence.

HAM absolut : hak untuk hidup, HAM relatif : Hak narapidana

Bedanya antara deklarasi dan konvensi, kalau deklarasi itu secara moral. Konvensi secara hukum mengikat.

HAM di Indonesia di dasarkan pada konstitusi dan beberapa peraturan per Undang Undangan: Pembukaan UUD ’45 (alinea 1), Pancasila sila keempat,Batang tubuh UUD ’45,(pasal 27,29 dan 30), UU Nomor 39/1999 tentang HAM, UU Nomor 26/2000 tentang pengadilan HAM, Konvensi yang Indonesia sebagai State Party.

Baca juga :  Sambangi Security PT Hino Ini Yang Disampaikan Personil Patroli

Sekilas profil Prof Amzulian Rifai

Lahir di Desa Muara Kati, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan pada tanggal 02 Desember 1964. Amzulian Rifai menamatkan Pendidikan S1 Hukum di Universitas Sriwijaya pada Tahun 1988. Dan melanjutkan Magister Hukum di Melbourne University pada tahun 1995 dan meraih gelar Ph.D di Monash University, Australia pada tahun 2002. Di tahun 2005 meraih gelar Profesor Hukum Tata Negara dari Universitas Sriwijaya.
Sebelum menjabat Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2021, Amzulian Rifai pernah menjadi Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Unsri (2007-2011), Sekretaris Senat Unsri (2007-2011), Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Unsri S2 dan S3 (2008-2011) dan terakhir menjabat Dekan Fakultas Hukum Unsri (2009-2013 dan 2013-2017). Hingga saat ini Amzulian sering menulis dan aktif mengirimkan tulisannya ke beberapa media massa untuk di publikasikan. (A Widhy)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru