oleh

Periksa 18 Kades, Begini Kata Kejari Pandeglang Soal Desa Montor

PANDEGLANG, KICAUNEWS.COM – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah menggelontorkan uang triliunan rupiah, untuk bisa dimanfaatkan.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Anggaran Dana Desa untuk tahun 2018, dipastikan meningkat dari semula 60 triliun menjadi 120 triliun.

Presiden Jokowi telah mengintruksikan, agar dana desa tahun 2018 dinaikan, sebab dana desa dinilai efektif dalam memberdayakan masyarakat desa baik dari segi infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Demikian hal tersebut, dikatakan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, sebagaimana dilansir redaksi dari Rakyat Merdeka Online, Jumat (08/09).

“Dari dana desa yang disalurkan tahun ini, rata-rata desa mendapatkan uang Rp 800 juta, hingga Rp 1 miliar tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk.” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko.

Meski begitu, besarnya anggaran tersebut, rawan disalah gunakan oleh Kepala Daerah maupun Kepala Desa setempat.

Kejaksaaan Negeri (Kejari) Pandeglang, Jumat (08/09), terus mendalami kasus dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2015-2016 yang membelit 16 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pandeglang.

Bagaimana dengan Desa Montor, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang ?.

Salah satu penyidik Kejaksaan Negeri Pandeglang yang enggan disebut namanya menuturkan, dari 16 Kades yang dipanggil, sudah semuanya memenuhi panggilan Kejari, dan tadi ada penambahan lagi dua orang.

“Dari 16 kades yg di panggil, dan tadi ada penambahan dua orang kades laig kita mintai keterangannya, jadi total nya sampai saat ini ada 18 kades yang diduga menyalahgunakan ADD, maupun DD tahun 2015-2016,” kata salah satu Penyidik yang enggan disebut namanya.

Baca juga :  Maulid Nabi di Montor Barat Harus Sukses, PBM Himbau Pemuda Tetap Solid

Pemanggilan para kades ini, kata Penyidik menjelaskan, berawal dari banyaknya laporan masyarakat terkait kejanggalan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dari hasil pemeriksaan tersebut, Kejari belum bisa menyimpulkan apa pun.

“Wah terkait itu kita belum bisa menyimpulkan. Prosesnya masih kita perdalam, nanti saja itu. Ini masih terlalu dini,” jelas salah satu Penyidik di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang.

Senada, Praktisi Hukum di Kabupaten Pandeglang, Hardian Surahmat di tempat terpisah mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan Penyidik, tidak hanya dilakukan pada 16 kades, namun hampir semua desa.

“Kalau boleh jujur, pengelolaan DD maupun ADD  oleh para Kades, hampir semua desa bermasalah. Karena memang kucuran dana milyaran ke desa, tidak berbanding dengan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya.” kata Hardian.

Praktisi Hukum ini menambahkan, hal yang wajar, jika banyak kades yang diperiksa, bermula dari kesalahan administrasi, yang berdampak pada kerugian negara.

“Sehingga wajar, bermula dari kesalahan administrasi, berdampak pada kerugian negara, yang secara langsung atau pun tidak, bisa memperkaya diri sendiri, atau orang lain, dan ini sudah masuk katagori korupsi,” jelas Hardian.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyampaikan, pada tahun 2017, desa rata-rata mendapatkan kucuran dana sebanyak 800 juta, ditambah dari Kabupaten dan Provinsi, rata-rata 1,35 miliar.

Sedangkan tahun depan (2018) masih kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menambahkan, dari pusat saja bisa mencapai 1,6 Miliar.

“Sehinga saya minta Pak Bupati dan Pak Gubernur juga ikut menaikkan juga, jadi setiap desa bisa Rp 2 miliar,” tambahnya.

Eko menegaskan, tahun depan Kemendes PDTT, tidak akan memberikan dana segar tambahan pada desa-desa yang pada tahun ini tidak ada kemajuan.

Baca juga :  Kemendes PDTT: Sebanyak 37 Persen Desa Tertinggal Karena Tak Punya Akses Pasar

“Salah satu syarat untuk mendapatkan dana tersebut setiap desa harus memampangkan baliho berisi transparansi dana desa.” tegas Eko. (AR/redaksi kicaunewscom).

Foto Ilustrasi.
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru