oleh

Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, Direktur Poldagri : Hasil Harmonisasi Telah Di Ajukan Ke Pak Presiden

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Pemerintah menetapkan kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol) hampir 10 kali lipat. Dengan kenaikan ini, parpol dituntut untuk lebih akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan sehingga bisa menekan korupsi.

Pembiayaan parpol yang baru harus diikuti dengan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Revisi dalam aturan itu harus memuat sejumlah indikator, yakni perbaikan rekrutmen dan kaderisasi, perbaikan etik politisi, dan pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat.

Ada pula pembenahan kelembagaan serta tata kelola keuangan agar parpol transparan dan akuntabel. Dimana Pembiayaan parpol yang baru diharapkan tidak menghentikan iuran kader dan iuran kader merupakan cara agar ada rasa memiliki atas partainya.

Diajukan ke Presiden

Saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang meminta persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan revisi PP Nomor 5/2009.

Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar mengatakan harmonisasi atas revisi PP Nomor 5/2009 telah diselesaikan pekan lalu. Selanjutnya hasil harmonisasi ini akan diusulkan kepada Presiden.

“Hari Jumat kemarin baru selesai surat harmonisasi dari Kemenkumham. Dua minggu ini Bapak Mendagri akan mengajukan (draf revisi PP Nomor 5/2009) kepada Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara,” katanya seperti diberitakan koran-sindo.com 28/8/2017

Seperti diketahui, pemerintah bersama DPR telah bersepakat menambah besaran dana bantuan partai dari sebelumnya Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara. Bahtiar mengatakan revisi memang difokuskan pada besaran bantuan partai yang tercantum pada Pasal 5 PP Nomor 5/2009.

Ditanya mengenai mekanisme pertanggungjawabannya, Bahtiar mengatakan tidak ada yang diubah, penggunaan keuangan tetap akan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kemendagri juga tengah mempersiapkan aplikasi database parpol yang terintegrasi dari pusat sampai daerah. Aplikasi ini nantinya menyediakan segala informasi mengenai parpol, termasuk dalam hal jumlah dana bantuan partai.

“Ini juga sangat diperlukan dalam rangka percepatan pengambilan keputusan dan transparansi bantuan keuangan partai politik agar dapat diketahui oleh semua masyarakat,” katanya.

KORAN-SINDO.COM

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru