oleh

Kontinuitas dan Komitmen Nasionalisme ?

[OPINI] KICAUNEWS.COM – Sebagai negara merdeka, tepat pada 17 Agustus 2017, Indonesia genap berusia 72 Tahun. Suatu angka yang cukup tua bila diibaratkan dengan umur manusia. Sudah menjadi tradisi setiap tahunnya, semarak antusiasme, maupun beberapa ritual seperti upacara bendera, pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih di gunung, udara, sampai di dasar laut.

Hal itu tidaklah heran jika setiap tahunnya terus dilakukan. Ritual atau pun tradisi tersebut, merupakan medium perenungan dan penghormatan atas perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Secara pribadi saya menilai, ritual-ritual tersebut, merepresentasikan jiwa nasionalisme seluruh elemen rakyat Indonesia yang dituangkan dalam momentum menyambut HUT Republik Indonesia.

Upacara bendera dengan disertai pembacaan teks proklamasi misalnya, melambangkan suasana elit politik. Kenapa demikian ?, sebab rakyat Indonesia dahulu saat menyambut dan mengakui bangsa Indonesia merdeka tidak semeriah yang saat ini banyak dilakukan oleh semua elemen rakyat. Maka tidaklah heran, jika teks kemerdekaan itu dinamakan proklamasi yang berarti pro terhadap pengakuan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

Demikian dengan pelaksanaan lomba-lomba tujuh belasan, yang biasanya diekspresiakan oleh kalangan rakyat Indonesia. Tradisi itu, bisa menjadi simbol untuk melambangkan semarak kebahagiaan masyarakat, yang sudah bebas dari belenggu penjajah. Walaupun secara subtansial, lomba-lomba tersebut  sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perjuangan ketika melawan penjajah.

Tapi setidaknya, lomba-lomba itu ingin memberikan pesan bahwa, pada bulan Agustus tanggal 17, adalah titik awal bangsa Indonesia merdeka dan selaku rakyat yang baik kita patut mensyukurinya. Suatu hal yang lumrah, bagi siapa pun jika ada yang memperingati suatu peristiwa yang bersejarah. apalagi peristiwa yang menyangkut latar belakang suatu bangsa dan negara. Maka di sinilah, letak kontinuitas nasionalisme kita diekspresikan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Baca juga :  Skala Survei Insonesia

Namun demikian, apakah hal tersebut yang telah diterangkan diatas adalah bentuk kontinuitas komitmen nasionalisme,? Apakah Komitmen Nasionalisme kita, hanya diekspresikan setiap satu tahun sekali,? bukankah yang setahun sekali itu hanya simbol semata,? apakah pantas, kita selaku generasi penerus hanya menghargai dan menghormati para bapak pendiri bangsa dengan hanya sebatas seremonial semata,?.

Kalau pun demikian, maka hal tersebut, jelas menurunkan nilai-nilai nasionalisme itu sendiri. Sebagai pondasi Nasionalisme, Rakyat punya peran penting dalam menjungjung tinggi nilai-nilai Nasionalisme. Dalam konteks negara merdeka, sudah seharusnya pemerintah senantiasa pro terhadap kebutuhan rakyat. Hal ini sangatlah sesuai, dengan apa yang telah diungkapkan oleh Mohammad Hatta beberapa tahun silam sebelum Indonesia merdeka.

Ungkapan itu di dokumentasikan dalam sebuah buku yang diberi judul kumpulan karangan. Hatta mengidentifikasi bahwa banyak rupa tentang paham kebangsaan atau nasionalisme pada masa itu, (Baca: awal abad dua puluh) khususnya dalam konteks Indonesia. Nasionalisme yang dimaksud Hatta ada tiga rupa, ketiga rupa, Hatta menyebutnya dengan nama, Nasionalisme Cap Ningrat, Nasionalisme Cap Intelek dan Nasionalisme Cap Rakyat.

Untuk memahami gagasan Hatta ini, setidaknya dalam kontekstualisasinya, memang tidak lepas dari situasi yang saat itu dia hadapi. Dengan dihadapkan pada situasi Polarisasi pada waktu itu, yakni Polarisasi Pribumi dalam menyusun strategi untuk meraih kemerdekaan. Polarisasi yang dimaksud Hatta tersebut, bukan lagi Nasionalisme dalam arti sempit, (Nasionalisme Kesukuan), melainkan Polarisasi pada wilayah stratifikasi sosial, seperti kalangan ningrat, intekek, dan rakyat.

Saat itu, Hatta mengindentifikasi, jika kelak Indonesia merdeka, maka salah satu dari kalangan tersebut, akan menjadi tolak ukur Nasionalisme Indonesia. Namun tidak demikian, Nasionalisme dalam tulisan ini, adalah Nasionalisme Modern, sebagaimana telah dikatakan Nurcholis Madjid dalam karyanya yang berjudul “Indonesia Kita”.

Baca juga :  Tito : Keluarga Basis Awal Sebuah Pembangunan

Nasionalisme Modern menurut Nurcholis Madjid, memiliki arti bahwa bagi setiap bangsa, harus menentukan nasibnya sendiri, dan karena itu, anti imperialisme dan konsisten pada prinsip-prinsip demokrasi, bukan Nasionalisme dalam artian Tribalisme yang merujuk pada kesukuan. Namun disisi lain, Hatta juga mengkhawatirkan, bahwa dibawah komando kalangan ningrat, Indonesia akan diciptakan tidak sesuai dan jauh dari keinginan rakyat banyak.

Kalangan ningrat ini, merasa dan beranggapan memiliki kontribusi penuh dam pemerintahan dari masa ke masa, termasuk ketika menjadi abdinya kolonial Hindia-Belanda. Begitupun dengan Nasionalisme Cap Intelek, jika itu dikomandoi oleh kalangan intelektual, dalam tanda kutip, ‘orang yang mendapatkan pendidikan dalam, maupun luar negeri’ mereka akan beranggapan bahwa, Indonesia harus dibawah pengaruh orang-orang pandai, pintar, dan cakap.

Nasionalisme Cap Intelek, mengartikan rakyat sebagai kaum yang alfa, dan orang yang terpaksa bekerja untuk bertahan hidup dan tidak ada waktu untuk memikirkan persoalan politik dan kenegaraan, sehingga rakyat dijadikannya sebagai alat untuk mempengaruhi perluasan kekuasaannya. Lalu Nasionalisme apa yang didambakan Hatta, ? Dalam hal ini, Hatta menginginkan standarisasi nasionalisme tersebut, harus mengacu pada kebutuhan rakyat, Hatta menyebutnya ini adalah Nasionalisme Cap Rakyat.

Sebab, Hatta mengartikan kata ‘Rakyat’ sebagi jiwa dan raga bangsa, tinggi rendahnya bangsa ditentukan oleh rakyat. Bagi Hatta, kalangan intelek hanya sebagai perangsang dan penunjuk jalan, bagi terciptanya kesejahteraan Indonesia. Bagi Hatta, merdeka di atas segalanya adalah keinsapan dan kesadaran rakyat akan kedaulatan dirinya. Dalam hal ini, Hatta menjadikan Rakyat, sebagai ruh kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya.

Ketika rakyat bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dalam arti, Rakyat jauh dari kata kemiskinan yang berkepanjangan, pencegahan pengangguran dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Maka di situlah kepantasan kita mendapat predikat bangsa yang sejahtera, makmur, sentosa dalam bingkai demokrasi yang berkeadaban (Merdeka).

Baca juga :  Jajaran Polsek Cikedung Sosialisasikan 3M

Sebaliknya, jika rakyat tidak mampu menjamin kebutuhan sehari-harinya, tidak mampu membeli garam yang notabene simbol kesederhanaan makanan masyarakat kita, membeli beras dari bangsa sebelah, dan tak mampu bekerja karena kalah saing dengan karyawan asing maka kita masih jauh dari predikat sebagai bangsa yang sejahtera dan bahkan sebagai bangsa yang merdeka.

Senada dengan Hatta, Ir Soekarno, panggilan Boeng Karno dalam beberapa pidato menyebutkan bahwa, “Kekuasaan Presiden itu ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang maha esa.” begitulah disampaikan Boeng Karno.

Bagi saya, untaian kalimat itu seakan menegaskan kepada kita, siapapun pemimpin Indonesia dan dari golongan mana ia berasal, maka haruslah tunduk pada kebutuhan, keinginan dan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Pada momentum HUT RI ke- 72, Pemerintah menggagas tema “Kerja Bersama”, saya berharap, dengan adanya tema tersebut, semoga Pemerintah bisa menjadi titik awal rakyat, untuk bisa di prioritaskan, terutama dalam menjalankan cita-cita luhur.

Jika hal itu benar dilakukan oleh Pemerintah, maka Nasionalisme kita tidak akan dipertanyakan dan diragukan lagi. Selain itu, Nasionalisme kita juga tidak lagi sekedar Nasionalisme musiman. (Redaksi kicaunewscom).

Rian Wahyudin
Penulis Adalah Presiden BEM Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rian Wahyudin. Dok. Kicaunews.com, diambil dari akun Facebook.
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru