oleh

Kisruh PPDB Masuk Pembahasan Paripurna, Apa Solusi DPRD Kota Tangerang ?

KOTA TANGERANG, KICAUNEWS.COM – Kisruh sistem zonasi dalam PPDB di Kota Tangerang yang terjadi beberapa pekan lalu, masih meninggalkan kekecewaan bagi sebagain masyarakat. Bahkan belasan LSM ataua NGO yang mewakili suara masyarakat, tiga kali menggruduk gedung DPRD Kota Tangerang melakukan aksi protes, namun Pemkot dan DPRD tak juga kunjung temukan solusi.

Dua lembaga pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) saling lempar dan saling tunjuk kewenangan, singkat cerita, akhirnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menjadi kambing hitam dan tumbal DPRD Kota Tangerang. Itulah sekilas dinamika yang terjadi di Kota Tangerang soal kisruh PPDB.

Namun demikian, DPRD Kota Tangerang tak mau disebut culas bahkan tak merakyat, melalui Rapat Paripurna, Rabu (16/08) siang tadi, kisruh tersebut, dibawa ke ruang sidang, tepatnya di lantai 3, Ruang yang biasa dipakai Rapat Paripurna oleh DPRD Kota Tangerang.

Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang sistem zonasi di PPDB, tidak serta merta bisa kita terapkan, jika kita tidak siap, maka itu boleh tidak kita lakukan.

Begitu kata Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi menjelaskan, dalam jumpa persnya, Rabu (16/08) usai menggelar Rapat Paripurna.

Belum siapnya Kota Tangerang salam melakukan sistem zonasi, kata Suparmi mengungkapkan, disebabkan karena jumlah sekolah yang ada di Kota Tangerang masih kurang, sehingga kebijakan itu pun banyak kontranya.

“Saya melihat kota Tangerang ini belum siap melakukan sistem zonasi itu, kemudian pendidikan di Kota Tangerang ini masih kurang, kemudian dengan tidak meratanya sekolah yang tidak ada di setiap kelurahan, akibat dari kebijakan itu, banyak kontranya.” kata Suparmi.

Di Gedung DPRD Kota Tangerang, Kader Partai berlambang Banteng ini lebih lanjut menjelaskan, selain banyak kontranya, kata Dia, kebijakan ini juga banyak tidak diketahui.

Baca juga :  Herman Deru: Santri Harus Menjaga Persatuan Keutuhan Bangsa !!!

“Kemudian kebijakan ini juga tidak banyak diketahui, jangankan wali murid kita dewan aja masih belum paham,” kata Suparmi.

Perempuan yang akrab dipanggil Bu Parmi ini berharap, untuk kedepannya, Pemerintah Kota Tangerang terutama Dinas Pendidikan, tidak gerabag gerubug dalam mengambil keputusan.

“Untuk kedepan kita (DPRD) ingin dilibatkan dan jangan gerabag gerubug gerasak gerusuk.” kata Suparmi.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Jurnalis Group Kicau, dalam menerapkan Permendikbud No 17 Tahun 2017, Dinas Pendidikan Kota Tangerang, tidak melibatkan DPRD Kota Tangerang.

Hal senada juga dituturkan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Pontjo Prayogo, dia mengatakan, untuk masalah PPDB di Kota Tangerang, DPRD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh dinas terkait.

Sehingga, kata Pontjo, dalam penentuannya, DPRD tidak banyak  mengetahui. “Kemudian masalah SMP, kita inikan gak dilibatkan dalam penentuannya seperti apa. Kalau memang sistemnya pake sistem zonasi pemeteaannya seperti apa.” kata Pontjo. (Redaksi kicaunewscom/Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru