oleh

Bawaslu Loloskan 3 Panwaslu Tangsel, LBH Keadilan: Jajuli dan Acep Pernah Kena Sanksi

TANGSEL, KICAUNEWS.COM – Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan, beberapa bulan lalu, resmi telah diumumkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten.

Meskipun demikian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan menilai, dua nama yang diloloskan Bawaslu Provinsi Banten, Ahmad Jajuli dan Muhamad Acep seharusnya, menurut LBH Keadilan, tidak layak diloloskan.

Sebagaimana diterangkan LBH Keadilan dalam keterangan tertulisnya, tiga nama yang telah diumumkan Bawaslu Provinsi Banten yakni, Muhamad Acep, Ahmad Jajuli, dan Aas Syatibi.

LBH Keadilan mencatat, dua nama yang telah diloloskan tersebut, tak lekang dari masalah. Abdul Hamim Pengurus Ketua LBH Keadilan mengatakan, dua nama itu, Jajuli dan Acep, pernah dijatuhkan sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum alias DKPP.

Sanksi tersebut, kata Abdul Hamim mengatakan, diterima Jajuli dan Acep pada 13 November 2015 lalu, di Pilkada Kota Tangerang Selatan, saat keduanya menjabat sebagai anggota Panwaslu Kota Tangerang Selatan.

Dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana diterima Redaksi KICAUNEWS.com, Senin (14/08) Abdul Hamim mengungkapkan, keduanya dijatuhkan sanksi karena telah melanggar nilai dan prinsip dasar etika sebagai penyelenggara pemilihan umum.

“Acep dan Jajuli, telah melanggar prinsip etika sebagai penyelenggara Pemilu,” kata Abdul Hamim dalam keterangan tertulisnya, melanjutkan.

Dia, tambah Abdul Hamim, telah mengabaikan dua dari lima laporan kelompok masyarakat, saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan.

Selain itu, masih kata Abdul Hamim nenambahkan, keduanya pernah melaporkan pasangan Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie di Pilkada 2015 lalu.

“DKPP juga telah menyatakan Acep dan Jajuli adalah orang yang partisan kepada salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota di Pilkada lalu.” kata Abdul Hamim.

Baca juga :  Anggota Kompi 2 Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar, Patroli Harkamtibmas ke Kp. Cibodas Lembang

Selain itu, Abdul Hamim juga membeberkan, dengan diloloskan dua nama tersebut oleh Bawaslu Provinsi Banten, tentunya menjadi pertanyaan publik.

Sebab, masih kata Abdul Hamim menambahkan, Bawaslu Banten merupakan pihak yang diminta mengawasi putusan DKPP.

“Bawaslu Provinsi Banten juga berarti telah meremehkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.” tambah Abdul Hamim. (Redaksi/Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru