oleh

Meningkatkan Mutu Sekolah Komite Sekolah Harus Maksimalkan Perannya

TANGSEL,  KICAUNEWS. COM –  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan revitalisasi peran Komite Sekolah dengan cara menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Melalui Permendikbud tersebut, diharapkan seluruh Komite Sekolah dapat memaksimalkan perannya dalam peningkatkan mutu sekolah dengan menerapkan prinsip gotong royong, baik dalam penggalangan dana, maupun pengawasan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

“Terbitnya Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 ini, untuk meningkatkan dan mendorong mutu layanan pendidikan, sehingga perlu revitalisasi fungsi dan peranan Komite Sekolah,serta komite harus mengikuti aturan yang ada ” kata Plt. Kadis. Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangsel, Drs. Taryono, M.Si pada hari Jumat.

Menurutnya, masyarakat juga bisa dilibatkan dalam pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

“Dalam hal ini, Komite Sekolah dapat mendorong masyarakat untuk memberikan bantuan dan sumbangan pendidikan,” katanya, saat ditemui 86.com diruang kerjanya.

Kepala sekolah masih banyak yang belum memahami tentang Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Dalam peraturan ini disebutkan, bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

“Komite Sekolah berkedudukan di tiap sekolah, berfungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan; menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel,” bunyi Pasal 2 ayat (1,2,3) Permendikbud itu.

Dia menjelaskan, dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

“Kemudian yang dimaksud dengan Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan,”

Baca juga :  Program Bedah Rumah Tahap 2 dilaksanakan oleh Herniaty Center, Polres Tangsel, Dandim 05/06,Hdci dan Karaoke and Lounge Matador

Dalam Permendikbud ini juga mempertegas bahwa Komite Sekolah dan satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan terhadap peserta didik.

“Penggalangan dana berupa sumbangan dan bantuan pendidikan juga tidak boleh memberatkan orang tua/wali yang tidak mampu,”

Drs. Taryono, M.Si berharap, Permendikbud tersebut bisa meningkatkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di tingkat satuan pendidikan melalui peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dan sumbangan pendidikan oleh Komite Sekolah.
Tris

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru