oleh

Soal Dana Partai, Direktur Poldagri : Harus Ada Inovasi Regulasi dan Pembenahan

Kita harus memikirkan cara terbaik untuk menyusun aturan mengenai keuangan partai sehingga partai dapat mengelola keuangannya dengan baik.

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Pemerintah berencana bakal menaikkan dana bantuan bagi partai yang semula tadinya hanya 108 rupiah menjadi 1.000 rupiah. Namun regulasi pengelolaan bantuan keuangan partai perlu Inovasi dam dibenahi serta ditata ulang.

Demikian dikatakan Direktur Poldagri Kemendagri Dr. Bahtiar Baharuddin di Jakarta pada minggu (6/8/2017) seperti diberikatan koran Jakarta. “Jangan kemudian aturan main tata kelola keuangan bagi instansi pemerintahan di copy menjadi aturan main untuk pengelolaan keuangan partai politik,” katanya.

Menurut Bahtiar, entitas partai politik berbeda dengan instansi pemerintahan. Mestinya ada inovasi regulasi keuangan untuk partai. Karena aktivitas partai berbeda dengan aktivitas instansi pemerintahan. “Artinya harus diciptakan aturan keuangan yang adil bagi partai, Jangan kita hanya bisa menyalahkan partai,” ujarnya.

Bahtiar Menjelaskan, semua itu tidak cukup berhenti hanya sekedar menyatakan tata kelola partai perlu perbaikan. Memang itu harus dilakukan. Tapi konkritnya seberapa besar proteksi atau perlindungan negara untuk mendukung keberlangsungan hidup partai di Indoensia. Tidak boleh lagi terus menerus hidupnya partai diserahkan pada hukum pasar. “Proses revisi PP Nomor 5 tahun 2009 sudah dilakukan sejak tahun 2012. Kemendagri telah melakukan sejak 2012,” ujarnya.

Selain itu kata dia, pemerintah juga telah menerima masukan dan hasil kajian dari berbagai pihak antara lain dari NGO, perguruan tinggi, BPK, KPK, Bappenas termasuk partai itu sendiri. Ini dilakukan bukan karena desakan tapi berdasarkan kajian ilmiah dan kebutuhan obyektif untuk memperkuat sistem kepartaian di Indonesia. Ini juga sebagai bagian upaya percepatan konsolidasi demokrasi yang diamanatkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2014 sampai dengan 2019 bidang pembangunan politik dalam negeri.

“Faktanya sejak reformasi tidak pernah kita nemberi perhatian yang cukup untuk memperbaiki sistem pembiayaan partai,” katanya.

Masih kata Bahtiar, Bantuan keuangan partai pun, berubah-ubah. Tahun 2001, misalnya dialokasikan 1.000 rupiah per suara. Lalu tahun 2004 di berlakukan aturan 21 juta rupiah per kursi. Kemudian sejak tahun 2009 di alokasikan hanya 108 rupiah per suara. ”Artinya kita belum memberi perhatian yang cukup untuk mendukung pembiayaan partai,” ujar Bahtiar.

Bahtiar menuturkan, jika dibandingkan jumlah uang negara yang dialokasi untuk elemen politik lainnya seperti ormas melalui dana bansos dan hibah seluruh Indonesia, nilainya bisa puluhan triliunan rupiah. Sementara untuk partai tingkat pusat hanya 13 milyar untuk 10 partai. “Jelas sangat tidak signifikan dalam mendorong perbaikan tata kelola partai,” Akunya.

Tidak hanya itu, Lanjut Bahtiar, bantuan keuangan partai merupakan hak partai, selain memang itu kewajiban negara. Ini sesuai dengan amanat UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Kesimpulannya, ini amanat UU dan tugas pemerintah adalah menjalankan UU. “Kondisi lain adalah hingga saat ini sangat sulit kita harapkan adalah pendanaan publik kepada parpol seperti di negara-negara maju, dimana masyarakat secara sukarela memberikan sumbangan pada parpol yang dianggap secara ideologis mewakilinya. Di Indonesia sebaliknya, masyarakat ajukan proposal kepada partai,” tuturnya.

Soal Iuran Anggota, Bahtiar melanjutkan, satu-satunya sumber pembiayaan partai di Indonesia adalah dari iuran anggota. Namun anggota partai yang aktif dan mampu memberikan iuran juga sangat kecil. Semua kondisi tersebut, membuat partai di Indonesia sulit bertahan hidup secara berkesinambungan.

Maka wajar dari 73 yang terdaftar sebagai badan hukum di Kemenkumham hanya kurang dari 20 partai yang masih bertahan. Jika situasi ini terus terjadi pertanyaan berikutnya kapan konsolidasi demokrasi bisa terwujud. “Tentu kurang sehat bagi pembangunan politik dalam negeri di Indonesia. Karna partai adalah satu-satunya lembaga demokrasi yang merupakan hulunya sistem politik dan sumber rekrutmen politik yang sah yang diatur dalam konstitusi, baik di legislatif, eksekutif bahkan untuk pimpinan lembaga negara tertentu,” pungkasnya

Sumber : Koranjakarta

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru