oleh

Menuju Kualitas Demokrasi Di Indonesia, Direktur Politik Dalam Negeri : Tata Kelola dan Pembiayaan Parpol Harus Jadi Perhatian Serius Pemerintah

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Alokasi keuangan negara untuk pembiayaan partai politik (parpol) di Tanah Air mutlak diperlukan dan diberikan dalam jumlah yang signifikan. Tujuannya agar dapat membantu memperbaiki tata kelola parpol. Upaya ini perlu dilakukan bila semua pihak sepakat hendak memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia dan memiliki visi yang sama untuk memperbaiki tatanan sistem politik di Indonesia.

Demikian Dikatakan Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Drs. Bahtiar Baharudin, M.Si di Jakarta seperti diberitakan zonalima.com.

Tidak cukup kita berhenti hanya sekedar menyatakan perlu perbaikan tata kelola parpol

“Kita setuju dengan pernyataan itu. Tapi konkretnya seberapa besar proteksi atau perlindungan negara untuk mendukung keberlangsungan hidup parpol di Indonesia. Tidak boleh lagi terus menerus hidupnya parpol diserahkan kepada hukum pasar,” kata Bahtiar

Perbaiki tata kelola parpol, jelas Bahtiar, hanya mungkin dapat dilakukan jika negara memberikan proteksi atau perlindungan yang cukup, yang mendukung tumbuh berkembangnya parpol di Indonesia secara sehat. Baik melalui penataan regulasi maupun dalam bentuk alokasi keuangan negara yang cukup kepada parpol, seperti praktik perlakuan negara-negara demokrasi kelas dunia kepada parpol.

Saat ini, Kata Bahtiar, parpol di Indonesia sulit bertahan hidup, terutama, terkait soal pembiayaan. Jumlah masyarakat yang secara sukarela memberikan sumbangannya kepada parpol dapat dihitung dengan jari. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara maju dimana masyarakat secara sukerela memberikan sumbangan sukarela kepad parpol yang dianggap secara ideologis mewakilinya. Bahkan, di Indonesia sebaliknya, masyarakat mengajukan permohonan bantuan keuangan atau proposal kepada parpol.

“Satu-satunya sumber pembiayaan parpol di Indonesia adalah iuran anggota. Namun, anggota parpol yang aktif dan mampu memberikan iuran juga sangat kecil,” Ujarnya.

Di sisi lain, Lanjut Bahtiar membeberkan, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengamanatkan negara wajib memberikan bantuan keuangan kepada parpol. Sementara, sejak reformasi hingga kini perhatian negara terhadap parpol belumnya cukup memadai untuk memperbaiki sistem pembiayaan parpol.

Mekanisme bantuan keuangan parpol di Indonesia pun berubah-ubah. Tahun 2001 dialokasikan Rp1000 rupiah per suara. Lalu tahun 2004 diberlakukan Rp21 juta per kursi. Dan sejak tahun 2009 dialokasikan hanya Rp108 per suara.

“Bandingkan jumlah uang negara yang dialokasikan untuk elemen politik lainnya, seperti ormas melalui bansos, hibah kepada ormas di seluruh  Indonesia, nilainya bisa puluhan trilyunan rupiah. Untuk parpol tingkat pusat hanya Rp13 milyar untuk 10 parpol. Sangat tidak signifikan untuk mendorong perbaikan tata kelola parpol,” jelas Bahtiar.

Negara-negara demokrasi lainnya di dunia, kata Bahtiar, mengalokasikan uang negara yang cukup kepada parpolnya antara 30 hingga 70 persen. Bahkan, Uzbekistan mengalokasikan 100 persen dari total kebutuhan parpolnya. Sementara, di Indonesia hanya 0,00063 persen dari total kebutuhan parpol per tahunnya.

Kondisi inilah yang turut memicu parpol di Indonesia sulit bertahan hidup secara berkesinambungan. Maka wajar dari 73 parpol yang terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, hanya kurang dari 20 parpol yang masih bertahan hidup.

Selain itu, tambah Bahtiar, yang perlu dibenahi dan diatur ulang adalah perubahan regulasi pengelolaan bantuan keuangan parpol. Jangan aturan main tatakelola keuangan bagi instansi pemerintahan di-copy menjadi aturan main untuk pengelolaan keuangan parpol. Entitas parpol berbeda dengan instansi pemerintahan.

“Artinya kita harus mampu menciptakan aturan keuangan yang adil bagi parpol. Jangan kita hanya bisa menyalahkan parpol,” pungkasnya.

Sumber : zonalima.com

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru